JAKARTA - Penyusutan lahan sawah hingga 100 ribu hektare per tahun akibat tergerus pembangunan industri dan perumahan belum mengancam pasokan pangan. Terbukti, hingga akhir tahun nanti produksi beras nasional diproyeksikan masih surplus hingga 10 juta ton.
\"Target produksi 2014 sebesar 43.046.000 ton beras, sedangkan kebutuhan diproyeksikam hanya 33.013.000 ton. Artinya, tahun ini masih akan ada surplus beras 10 juta ton. Jadi, swasembada beras tercapai lagi pada 2014,\" ujar Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) Upik Ruslina Wasrin kemarin (24/2).
Dengan demikian, dapat dikatakan penyusutan lahan karena dipergunakan untuk permukiman dan industri belum mengurangi produksi pertanian. Meski begitu, hal tersebut harus mendapat perhatian serius. Sebab, konsumsi beras terus meningkat. \"Surplus 10 juta ton tahun ini sebagai antisipasi kenaikan penduduk sekitar tiga persen dari 235 juta jiwa,\" sebutnya.
Produksi beras diyakini tidak akan berkurang sepanjang pemerintah serius memperhatikan sektor pertanian termasuk meningkatkan kesejahteraan para petani. \"Keberhasilan mencapai swasembada dan surplus produksi beras tahun ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintahan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi para petani,\" tegasnya.
Pekerjaan penting selanjutnya adalah bagaimana pendapatan dan kesejahteraan petani juga bisa meningkat signifikan. Dalam hal ini, pemerintah bisa memberikan atau mengantarkan petani Indonesia untuk menjadi petani mandiri dengan dukungan yang minimal. \"Keseriusan dan kerja keras di bidang pertanian ini seharusnya diikuti bidang lain, seperti perdagangan,\" ungkapnya.
Dia berharap, presiden terpilih 2014 dapat lebih fokus memberikan perhatian pada sektor pertanian. Salah satunya tidak melakukan impor. \"Selama Indonesia mengalami surplus, seharusnya tidak boleh ada impor beras, baik legal ataupun illegal. Sebab, akan menjatuhkan harga beras hasil produksi petani Indonesia,\" tegasnya.
Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan menampung semua hasil produksi petani melalui BUMN. Dengan demikian, para petani memiliki kepastian pembelian demi hidup yang lebih sejahtera. \"Mereka tidak menjual hasil pertaniannya dengan harga murah yang ditentukan tengkulak,\" jelasnya.
(wir/oki)