JAMBI - Dalam diskusi beberapa duta besar Negara sahabat tentang program transformasi Indonesia, analisis Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto mendapat perhatian serius bagi kalangan akademis para ekonom. Juga pimpinan lembaga internasional seperti bank dunia, IMF, Uni Eropa termasuk dari pimpinan bank Sentral Amerika Serikat, Jepang dan sebagainya.
Analisis tersebut berisi pandangan beliau tentang pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia serta pentingnya keadilan hukum bagi masyarakat termasuk Indonesia. Pandangan ini merupakan keprihatinan Partai Gerindra tentang realita lahirnya kelompok ekonomi menengah yang menguasai 92 persen sumber daya ekonomi nasional.
Dalam konteks lokal dibanyak kabupaten /kota penguasaan lahan dan areal tambang oleh pemilik modal telah memperlebar jurang ekonomi antar masyarakat. Disamping itu lemahnya penegakan hukum telah memperdalam kesenjangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indeks korupsi Indonesia yang masih diperingkat 132 diantara Negara di dunia. Padahal syarat kemajuan suatu Negara adanya keadilan hukum sebagai pintu masuk kesejahteraan rakyat.
Sejalan dengan hal itu, Ir H A R Sutan Adil Hendra MM menyatakan, apa yang disampaikan bapak Prabowo dalam forum diskusi tersebut merupakan semangat transformasi Gerindra untuk Indonesia. Program transformasi merupakan gerakan perubahan tata kelola bangsa untuk maju, jaya, adil dan berdaulat.
“Perubahan dilakukan dengan mengembangkan kejayaan petani, mengembangkan ekonomi kerakyatan, serta kedaulatan hukum,” katanya.
Program ini merupakan amanah yang harus ikut diperjuangkan segenap kader Gerindra termasuk di Provinsi Jambi. Karena dengan kemampuan kader Gerindra merespon berbagai persoalan daerah, keberpihakan partai ini dapat dirasakan masyarakat.
Dengan kepercayaan rakyat di Pemilu, transformasi Indonesia dapat dilakukan, maka tak heran semboyan kita ‘Gerindra menang, Prabowo presiden dan raykat serahtera,” terangnya.
(cas)