Jokowi Temui Said Aqil, Tanya Kriteria Pemimpin
JAKARTA - Peta tiga parpol yang diprediksi menjadi motor koalisi dan berburu cawapres berubah lagi. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres dikabarkan mulai sepaham dengan PAN yang mengajukan ketua umumnya, Hatta Rajasa, sebagai cawapres. Belum ada pihak yang memastikan kemungkinan duet Prabowo\"Hatta tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon hanya mengatakan bahwa pihaknya memang menjalin komunikasi yang intensif dengan PAN. Bahkan, komunikasi itu sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu. \"Kami dengan Pak Hatta sudah lama berkomunikasi,\" kata Fadli di Kantor DPP Gerindra kemarin (14/4).
Di tingkat akar rumput, papar dia, juga ada yang menyuarakan duet Prabowo-Hatta. Misalnya di Jogja dengan mengusung slogan Prabowo Berjasa. \"Nanti akan kami putuskan bersama mengenai cawapres ini, bersama dengan mitra koalisi,\" terang orang dekat Prabowo tersebut.
Waketum PAN Dradjad Wibowo juga belum memastikan ke arah mana koalisi PAN bergerak. Dia mengungkapkan, PAN berkomunikasi dengan semua parpol yang memungkinkan menjadi motor koalisi, baik PDIP, Gerindra, Golkar, maupun parpol-parpol Islam. \"Hampir seimbang kami menjalin komunikasi dengan semuanya,\" kata dia.
Dradjad mengakui, secara tersirat memang sudah ada pembicaraan yang mulai mengerucut. Namun, dia enggan membeberkannya. \"Biar nanti ketua umum yang menyampaikan,\" elak politikus yang juga ekonom itu. Dia mengungkapkan, PAN tidak mau mengumbar publikasi saat melakukan safari politik. Ada kesan elite PAN adem ayem dalam penjajakan koalisi.
Dradjad memastikan bahwa pertemuan dengan parpol lain justru lebih intensif daripada yang disorot media. \"Kami tidak ingin itu menjadi propaganda publik dengan pertemuan yang diekspos. Apalagi, masih banyak yang sensitif dan belum saatnya diumumkan,\" terangnya.
Sesuai dengan hasil proses hitung cepat pileg, lanjut dia, PAN menyadari tidak mungkin mengambil peran sebagai lokomotif koalisi dan menjadikan Hatta capres. Nah, posisi yang realistis, pria yang kini menjabat menteri koordinator perekonomian itu menjadi cawapres salah satu poros koalisi.
Apakah menawarkan Hatta sebagai cawapres adalah harga mati saat melakukan komunikasi politik? \"Bukan ditawarkan. Tapi dengan perolehan (suara) yang ada, yang memungkinkan ya untuk RI-2,\" jawab Dradjad. Dia mengakui, persentase berdasar hitung cepat suara PAN memang tidak terlalu tinggi. Namun, jika dikonversi ke kursi parlemen, kursi PAN termasuk paling banyak di antara parpol tengah.
Berdasar informasi yang dihimpun, kesepakatan antara Gerindra dan PAN itu akan diikuti kerja sama dengan Partai Demokrat. Namun, partai berlambang Mercy tersebut tidak akan secara langsung terlibat dalam poros itu saat pilpres, melainkan melakukan kerja sama di parlemen jika berhasil menang.
Sumber di internal Demokrat mengungkapkan, berdasar komunikasi politik yang terjalin dengan partainya, Gerindra telah menyatakan siap menggandeng tokoh tertentu untuk menjadi cawapres Prabowo. Syaratnya, SBY harus berkomitmen penuh mem-back-up Prabowo dalam pertarungan di pilpres. \"Siapa pun itu, apakah Pak Hatta, Pak Dahlan, atau calon lainnya. Yang penting, syaratnya SBY harus total (membantu),\" kata sumber tersebut.
Melihat konfigurasi koalisi saat ini, pilihan Demokrat untuk mencari mitra koalisi tampaknya makin sempit. Yang relatif berpeluang untuk dijajaki adalah poros koalisi Partai Golkar yang bakal mengusung Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres dan poros koalisi Gerindra dengan Prabowo sebagai figur utama.
Di luar dua poros itu, poros koalisi PDIP yang siap mengusung Jokowi sebagai capres sudah semakin matang. Selain PDIP dan Nasdem yang sudah resmi menyatakan siap berkoalisi, PKB diperkirakan juga segera bergabung.
Kemarin Jokowi menemui Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj di Kantor PB NU, Jalan Kramat Raya, Jakarta. Meski tidak didampingi satu pun elite PDIP maupun tim sukses pencapresan dirinya, kedatangan gubernur DKI Jakarta itu tetap bernuansa politis. Kedatangan tersebut tentu berkaitan dengan respons PKB yang baru akan memastikan dengan siapa berkoalisi setelah berkonsultasi terlebih dulu dengan Dewan Syura DPP PKB dan PB NU.
Dalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan kepada Said Aqil tentang kriteria pemimpin ke depan. \"Kita butuh pemimpin yang tegas,\" jawab Said Aqil. Peraih gelar doktor dari Universitas Ummul Qura\", Makkah, itu menilai kondisi Indonesia saat ini sudah dikepung kekuatan militer asing.