JAKARTA -Maraknya kecurangan dalam ujian nasional (UN) SMA di Jawa Timur (Jatim) bisa berdampak serius. Sikap Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) kini terbelah. Sebagian PTN memutuskan tidak memakai nilai UN dalam perhitungan kelulusan SNM PTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2014 yang diumumkan 27 Mei mendatang.
Hari ini merupakan masa krusial dalam \"perkawinan\" nilau UN dengan nilai sementara kelulusan SNM PTN yang dihitung dari rapor siswa. Bendahara Umum MRPTN Rochmad Wahab menjelaskan, hari ini panitia UN yang diwakili oleh BSNP (Badan Standarisasi Nasional Pendidikan) menyerahkan hasil pemindaian. Setelah itu, dari MRPTNI diserahkan ke panitia SNM PTN. \"Agenda ini rahasia,\" katanya tadi malam.
Rochmad mengatakan, internal MRPTN selaku penyelenggara SNM PTN terus memantau perkembangan penyelenggaraan UN. Termasuk kasus kecurangan UN yang masif dan terstruktur di Lamongan, Jatim. Pria yang juga rektor UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) itu mengatakan, kasus di Lamongan membuat kalangan rektor tidak percaya terhadap hasil UN.
\"Ada beberapa PTN yang memutuskan tidak menggunakan nilai UN untuk pertimbangan kelulusan SNM PTN. Mereka hanya menggunakan keputusan siswa lulus atau tidak lulus UN sebagai penentu kelulusan SNM PTN,\" katanya. Masing-masing PTN memiliki hak mutlak untuk menetapkan skema kelulusan SNM PTN.
Rochmat mengatakan, anjuran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh adalah, nilai UN dan rapor diberi bobot tertentu untuk pertimbangan kelulusan SNM PTN. Meski begitu, penetapan kelulusan SNM PTN itu ada di tangan rektor, bukan menteri. \"Khusus di kampus saya (UNY), sampai sekarang belum ditetapkan apakah nilai UN akan dipakai untuk pertimbangan kelulusan SNM PTN,\" paparnya.
Pihaknya menunggu perkembangan pengusutan kebocoran soal ujian di Lamongan. Jika nilai UN siswa dari Jatim, khususnya Lamongan, dipakai pertimbangan masuk SNM PTN, menurut Rochmat tidak fair. Sebab, siswa dari daerah lain bisa jadi mengerjakan UN dengan jujur dan sungguh-sungguh. Tidak bisa dibandingkan secara head to head antara nilai UN 9 di Jatim dengan nilai UN 7 di Jogjakarta. \"Bisa jadi nilai 7 di Jogjakarta itu lebih bagus, karena selama ini tidak terdengar ada kecurangan UN di Jogjakarta,\" jelasnya.
Rochmat sangat prihatin sekaligus kecewa terhadap kasus pelanggaran UN di Lamongan. Padahal kalangan PTN sudah mewanti-wanti jajaran panitia UN untuk bekerja dengan jujur. \"Tetapi nyatanya para guru dan kepala sekolah seperti itu. Berbuat pelanggaran demi mengejar nilai UN tinggi,\" tandasnya.
Tahun ini adalah penyelenggaraan SNM PTN pertama yang menggunakan nilai UN sebagai pertimbangan kelulusan. Namun, di kalangan rektor PTN masih ada yang belum percaya terhadap kejujuran pelaksanaan UN. \"Jadi, jangan disalahkan jika masih ada PTN yang tidak memakai nilai UN sebagai pertimbangan kelulusan SNM PTN,\" katanya.
(wan/ca)