JAKARTA - Rencana investasi produsen komponen elektronik dan telepon seluler (ponsel) Foxconn Technology Group belum juga menunjukkan perkembangan. Pasalnya, perusahaan asal Taiwan itu meminta syarat yang berat sehingga membuat pemerintah Indonesia dan mitra strategisnya mundur.
\"Mereka tetap bersikukuh ingin mendapatkan lahan gratis di Indonesia, tapi itu permintaan yang sangat berat bagi kita karena kebutuhan lahannya sangat luas mencapai 200 hektar. Apalagi mereka mintanya lokasinya harus di Jakarta. Itu kan susah sekali kita kabulkan,\" ujar Menteri Perindustrian Muhamad S Hidayat kemarin (22/5).
Alhasil hingga saat ini rencana investasi Foxconn masih terkatung-katung hanya sebatas wacana saja. Foxconn meminta fasilitas lahan gratis di Indonesia karena membandingkan dengan fasilitas yang didapatkan di Tiongkok.\"Dari 10 pabrik Foxconn di Tiongkok, lahannya disediakan pemerintah setempat,\" terangnya.
Hidayat mengatakan, Foxconn sudah melakukan pembicaraan dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) namun tetap menemui jalan buntu. Pasalnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut juga enggan memberikan lahannya secara gratis kepada Foxconn.\"Kalau minta lahan gratis tentu tidak bisa,\" lanjutnya.
Satu-satunya yang bisa dilakukan Foxconn adalah menyertakan KBN sebagai pemegang saham atas nilai lahan yang diberikan.\"Saya kira itu jadi satu-satunya pilihan, dan mereka ingin masuk ke Indonesia. Saya kira mereka harus mempersiapkan skema win-win (saling menguntungkan). Mereka harus patuh hukum sini,\" katanya.
Hidayat mengatakan, tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan memberi lahan secara gratis kepada Foxconn meskipun investasi yang akan ditanamkan mencapai USD 10 miliar. Dia berharap pemerintah baru bisa mengabulkan keinginan Foxconn.\"Kalau pemerintahan baru bisa memberikan itu silakan, kalau saya sih nggak berani,\" tegasnya.
Dirjen Industri Unggulan Berbasi Teknologi Tinggi Kemenperin, Budi Darmadi
masalah lahan memang menjadi kendala utama. Foxconn awalnya berniat kerjasama dengan pihak Modern Land dan Erajaya Swasembada. Namun kedua perusahaan tersebut juga menolak menyediakan lahan.\"Sebelumnya sama Erajaya dan Modern Land tapi nggak bisa juga,\" jelasnya.
(wir)