JAKARTA - Detik-detik menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres), tidak hanya suhu politik yang memanas. Kondisi internal pemerintahan, juga ikut menghangat. Mendekati berakhirnya masa jabatan sebagai pemimpin negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa kali melakukan evaluasi terkait kinerja para menteri kabinet. Kemarin (4/6), SBY menggelar sidang kabinet paripurna, membahas sejumlah kementrian yang kinerjanya dinilai merosot, diantaranya menyangkut pilpres 2014.
Presiden RI keenam itu menyebutkan ada 10 Kementerian yang perlu mendapat koreksi. \"Ada 10 Kementrian yang kita nilai kinerjanya di bawah harapan. 4,5 bulan ini harus sungguh digenjot, diikhtiarkan. Nanti pada saatnya para menko akan berikan konseling ke 10 menteri, mungkin ada yang lain. Apa yang mesti dilakukan agar sisa masa bakti ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,\"ujar SBY dalam pidato pembuka sidang kabinet di Kantor Presiden.
SBY menguraikan, ada beberapa poin yang menjadi sorotan terkait menurunnya kinerja 10 kementrian tersebut. Diantaranya, para menteri tersebut dinilai tidak mampu membagi konsentrasi antara tugas pemerintah dan kegiatan politik. Seperti diketahui, beberapa menteri menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres pada pilpres nanti.
\"Ada kesulitan dalam mengatur waktu antara tugas pemerintah dan kegiatan politik. Di berbagai sidang dan rapat kabinet atau rakor yang dipimpin para menko, sejumlah menteri tidak bisa hadir, ada catatan kami. Menyangkut seperti itu, tentu bukan karena sakit dan tugas yang sedang diembannya (karena kegiatan politik),\"papar SBY.
Hasil evaluasi kerja tersebut, kata SBY, tidak hanya didasarkan pada catatan dari pihaknya. Namun, juga dibantu dari Wapres, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan para Menko. \"Ada juga masukan dan feedback dari masyarakat luas yang soroti kinerja dan kegiatan para menteri selama enam bulan terakhir ini. Saya selalu mendengarkan dan mempelajari masukan dari masyarakat. Sebagian dari masukan itu mengandung kebenaran,\"paparnya.
Untuk itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan sejumlah instruksi kepada seluruh kementrian, khususnya kementrian yang mendapat koreksi. Dia menginstruksikan agar seluruh kementrian, memimpin institusinya dengan baik selama sisa masa jabatannya. \"Kelola segala persoalan yang jadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudara guna mencapai RPJMN dan RKP 2014. Laksanakan semua Instruksi Presiden (Inpres) yang telah saya keluarkan. Wapres dan para menko agar mengkoordinasikan semua pekerjaan menteri dan kabinet, dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden dengan tembusan kepada UKP4,\"tegas dia.
Menyoal ijin cuti kampanye bagi para menteri, SBY ingin meluruskan pemberitaan media massa yang dinilainya tidak akurat. Dia mengatakan, pemberitaan media seolah dirinya tidak membolehkan para menteri menjadi timses pasangan capres-cawapres. \"Seolah-olah para menteri tidak boleh bergabung dalam timses. Bukan. Tapi kuncinya manakala kegiatan itu akhirnya tidak memungkinkan lagi bagi saudara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka kelapa pemerintahan harus katakan tidak boleh begitu. Saya kira aturannya jelas, saya tidak mempersulit,\"ujarnya.
Dari sejumlah instruksinya, SBY juga menginstruksikan agar para menteri tidak mengambil keputusan-keputusan strategis tanpa melapor terlebih dahulu padanya. Di samping itu, dia juga meminta para menteri tidak melakukan penggantian pejabat utama pemerintah dan usaha negara. \"Misalnya eselon I Kementrian dan Dirut BUMN. Jika terpaksa, silahkan dilaporkan ke saya. Misalnya yang bersangkutan masuk masa pensiun atau ada masalah yang lain yang serius. Tapi jangan main copot dan main ganti. Karena timing-nya tidak tepat,\"ujarnya.
SBY pun menegaskan bahwa kedua instruksi tersebut harus diindahkan. Dia beralasan, kedua kewenangan tersebut jika dijalankan pada saat-saat sekarang, membawa implikasi panjang bagi pemerintahan baru yang sebentar lagi terbentuk, setelah presiden baru terpilih. Menurut dia, kedua kewenangan tersebut sebaiknya dijalankan oleh pemerintahan baru nanti. \"Bukan berarti tidak boleh(mengganti pejabat utama), karena mungkin pejabat itu jadi masalah. Tapi semangatnya bukan copot mencopot, tapi harus bertenggang rasa pada Presiden yang akan datang, bertenggang rasa pada menteri dalam pemerintahan mendatang,\"tegasnya.
Sementara itu, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto enggan mengungkap 10 kementrian yang mendapat koreksi dari Presiden SBY. Dia menuturkan, hanya Presiden yang berhak menyampaikan kementrian mana saja yang mendapat teguran. \"Nggak bisa. Itu Presiden yang musti sampaikan, bukan saya. Itu sepenuhnya hak Presiden,\"ujarnya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Kuntoro juga tidak banyak berkomentar, terkait poin-poin yang menjadi hasil evaluasi kinerja para menteri tersebut. Dia hanya menuturkan bahwa kementrian yang dinilai bermasalah, terkait dengan hasil capaian di RPJMN. Soal keterlibatan politik, dia menolak menjawab. \"UKP4 tidak bicara soal politik,\"katanya.
Ketika ditanya soal absensi para menteri, Kuntoro juga kembali mengelak. Dia mengatakan hal tersebut ditangani oleh Wapres. \"Itu Wapres yang memberikan arahan. Kalau soal kehadiran itu betul-betul soal Wapres ya,\"imbuhnya.
Berbeda dengan Menkokesra Agung Laksono. Politikus Partai Golkar ini lebih terbuka mengungkapkan kementrian-kementrian di bawah koordinasinya yang mendapat koreksi. Dia menyebut, ada tiga kementrian. Yakni, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). \"Kalau di bawah koordinasi saya, ada tiga kementrian, Kemenag sendiri, Kemenpera dan Kemenakertrans,\"kata Agung ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Namun, Agung membantah jika koreksi tersebut terkait kesibukan menterinya dalam kegiatan politik. Dia menuturkan, persoalan kinerja dalam kementrian yang seperti pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). \"Bukan karena masalah politik, bukan karena saking sibuknya berkampanye. Bukan karena itu. Mereka sering hadir, kalaupun tidak hadir, dia menugaskan eselon I, jadi tidak ada soal dengan masalah itu,\"paparnya.
Soal kabar Menpera yang berniat mundur, Agung membantah. Dia menyatakan hingga saat ini belum ada menteri yang mundur. \"Belum. Yang mundur nggak ada, atau belum ada,\"kata dia.