Yang paling utama, hukum itu jangan ditafsirkan hanya dengan titik dan koma. Hukum itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Kalau semua sepakat satu putaran, tentu seorang profesor pun tidak bisa protes. \"Ini yang penting,\" jelasnya.
Dia mengusulkan, KPU jangan memaksakan diri untuk menafsirkan bahwa UU pilpres ini harus dua putaran. Hukum ini juga harus diterjemahkan asas manfaatnya, apalagi kalau nanti dua putaran itu yang memilih tetap sama dan yang dipilih itu juga orang yang sama. \"Jangan bikin sesuatu yang sia-sia,\" tegasnya.
Kompolnas Anggap Persoalan Komjen Budi Gunawan Klir
Pertemuan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan dengan petinggi PDIP Trimedya Panjaitan yang berujung pada isu ketidaknetralan direaksi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Mereka berharap polisi tidak dibawa-bawa ke dalam ranah politik karena tugasnya kali ini hanya mengamankan jalannya pemilu.
Kemarin (12/6) Kompolnas mengadakan pertemuan dengan jajaran Lemdikpol untuk mengevaluasi hasil penerimaan bintara. Namun, Budi tidak hadir dalam pertemuan tersebut. \"Kalau datang sebenarnya lebih baik, jadi bisa sekalian diklarifikasi,\" jelas Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan.
Meski begitu, pihak Kompolnas menyatakan telah meminta klarifikasi ajudan presiden saat dijabat Megawati Soekarnoputri itu via telepon. Komisioner Kompolnas M. Nasser menuturkan, Budi sudah menjelaskan seluruh pertemuan tersebut kepada pihaknya.
Menurut Nasser, Budi sudah mengakui memang ada pertemuan di restoran tersebut. Namun, pertemuan itu hanya kebetulan. \"Tidak ada apa-apa, Pak. Saya tidak berani mengorbankan Polri hanya untuk bertemu begitu. Untuk apa?\" ujar Nasser yang menirukan ucapan Budi. Begitu pula keberadaan anggota KPU di lokasi yang sama.
Selain itu, lanjut Nasser, hingga saat ini tidak ditemukan bukti bahwa dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan nomor urut 2. Namun, masa lalu Budi memang membuat pengakuannya tidak gampang untuk dipercaya \"Beliau dikenal dekat dengan pihak PDIP. Itu faktor yang memberatkan beliau,\" tuturnya.
Karena itu, pria yang juga dokter spesialis kulit dan kelamin tersebut meminta kepada media dan masyarakat untuk tidak lagi membesar-besarkan kasus itu. Pihaknya menilai kasus tersebut telah digunakan pihak tertentu untuk menyeret Polri ke ranah politik. Polri disudutkan seolah mendukung calon tertentu.
Bukti-bukti yang ada dinilai tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Budi Gunawan terlibat aksi dukungan terhadap calon presiden nomor urut 2. \"Polri itu untuk negara. Institusi ini penting untuk negara,\" tambahnya. Dengan demikian, pihaknya menganggap persoalan Komjen Budi terkait dengan netralitas Polri sudah klir.
(byu/c7/fat/dyn/idr)