JAKARTA - Insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) rupanya kurang diminati pelaku usaha. Rendahnya realisasi penyerapan membuat pemerintah berencana memangkas alokasi anggaran insentif BM DTP tahun depan.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015, pemerintah memang berencana memangkas BM DTP. “Tahun ini anggarannya Rp 1 triliun. Tahun depan diturunkan menjadi Rp 600 miliar,” ujarnya akhir pekan lalu.
Sebagaimana diwartakan, insentif BM DTP mulai diberikan pemerintah pada 2009. Tujuannya adalah memperkuat ekonomi domestik terhadap imbas krisis ekonomi global pada 2008. Pada 2009, pemerintah mengguyurkan insentif BM DTP sebesar Rp 2 triliun bagi industri yang memerlukan impor sebagai bahan baku produksi.
Menurut Askolani, BM DTP bisa dimanfaatkan pelaku usaha yang mengimpor barang dan bahan baku yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, insentif itu juga bisa digunakan untuk impor bahan baku yang sudah diproduksi di Indonesia, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan. “Insentif ini dimaksudkan untuk membantu daya saing industri dalam negeri,” katanya.
Namun, dari tahun ke tahun realisasi penyerapan BM DTP oleh pelaku usaha selalu rendah. Bahkan, seretnya realisasi penyerapan BM DTP sepertinya bakal terulang tahun ini. Sebab, sepanjang emnpat bulan pertama tahun ini realisasi penyerapan BM DTP masih belum terlihat.
Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai Susiwijono Moegiarso mengatakan, hasil rekapitulasi penerimaan periode Januari-April 2014 menunjukkan, realisasi penerimaan BM DTP masih nihil alias Rp 0. “Padahal target penerimaan hingga April Rp 333,3 miliar,” ujarnya.
Menurut Susiwijono, realisasi setoran BM DTP memang sangat bergantung penyerapan industri terhadap insentif yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Karena itu, mumpung masih awal tahun dia berharap kalangan industri bisa memanfaatkan insentif fiskal tersebut. “Apalagi tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan BM DTP hingga Rp 1 triliun,” katanya.
Data Ditjen Bea Cukai menunjukkan, 2013 lalu realisasi setoran BM DTP hanya tercatat Rp 189,3 miliar atau 25 persen dari total alokasi anggaran yang mencapai Rp 750 miliar. Pada 2012, realisasi penyerapan BM DTP juga hanya Rp 171 miliar dari alokasi anggaran Rp 428 miliar.
(owi/oki)