Hanya saja, akan ada sedikit pembengkakan anggaran untuk mengganti berbagai kebutuhan administrasi, seperti pergantian kop surat dan biaya kantor. \"Itu tidak esensiallah,\" terangnya ditemui sebelum pengumuman struktur kabinet.
Sementara itu, Partai Nasdem sebagai salah satu partai pendukung Jokowi-JK menyambut baik komposisi tersebut. \"Saya kira proporsional,\" kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, saat dihubungi.
Menurut dia, komposisi yang tidak berselisih banyak antara profesional murni dan profesional dari parpol tersebut bisa diartikan kalau Jokowi-JK tidak mendikotomikan unsur partai dan non-partai. \"Semua yang penting tetap harus memenuhi kualifikasi, memiliki kompetensi, memiliki reputasi yang baik, dan mampu kerja sebagai bagian dari team work,\" bebernya.
Dia menegaskan, keberadaan menteri dari profesional murni dan profesional dari partai bukan sekedar pada jumlah. Tapi, menurut dia, lebih pada komposisi yang diharapkan proporsional. \"Yang terpenting adalah pemerintahan yang solid, fokus, dan mampu bergerak cepat mengatasi persoalan bangsa,\" ujarnya.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menilai, keputusan Jokowi - JK yang menetapkan empat pos kementerian, yakni menteri keuangan, menteri ESDM, menteri BUMN, dan menteri pertanian dari kalangan profesional, cukup melegakan bagi para pelaku usaha. ‘‘Itu memang pos-pos penting, jadi sudah seharusnya diisi profesional,’‘ ujarnya saat dihubungi kemarin (15/9).
Namun, Destry menilai hal itu belum cukup. Menurut dia, masih ada pos-pos kementerian yang mestinya juga diduduki oleh profesional, salah satunya adalah menteri koordinator perekonomian. Menurut dia, posisi menko perekonomian sangat strategis harus memegang fungsi koordinasi seluruh kementerian yang terkait dengan ekonomi. ‘‘Jadi, sosok menko perekonomian harus punya leadership kuat dan kompetensi agar dihormati oleh menteri-menteri ekonomi,’‘ katanya.
Destry menyebut, perekonomian Indonesia sangat kompleks, sehingga harus dikawal oleh sosok dengan pemikiran luas. Jika tidak, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditelurkan pemerintah akan cenderung parsial dan tidak komprehensif. Misalnya, dia mencontohkan aturan Undang-undang Mineral dan Batu bara (Minerba) yang sebenarnya sangat bagus karena mendorong hilirisasi sektor tambang. ‘‘Sayangnya, tidak ada aturan yang mendukung pengembangan industri penunjang. Karena itu begitu aturan diberlakukan, justru belum siap,’‘ ucapnya.
Selain itu, kata Destry, salah satu pos yang mestinya juga diisi profesional adalah menteri tenaga kerja dan transmigrasi (menakertrans). Menurut dia, selama ini pos tersebut banyak dikeluhkan investor karena dinilai kurang berhasil dalam mediasi kepentingan pelaku usaha dengan buruh. ‘‘Tak hanya itu, menakertrans juga harus lihai mendorong pengembangan kapasitas tenaga kerja karena ada jutaan penduduk usia produktif di Indonesia yang harus dikelola dengan baik,’‘ ujarnya.
Jika diminta memilih, lanjut dia, para pelaku ekonomi akan cenderung memilih sosok-sosok profesional untuk mengisis seluruh pos menteri ekonomi. Namun, pasar pun memaklumi jika Jokowi - JK juga harus berkompromi dengan partai politik pendukungnya untuk mengakomodasi masuknya para politisi dalam jajaran kabinet. ‘‘Itu sebuah keniscayaan. Tapi, pasar tetap berharap agar politisi yang duduk di kursi menteri adalah politisi yang punya kompetensi, tidak asal punya kedudukan di partai,’‘ jelasnya.
(idr/dyn/kim/owi)