Bambang menambahkan, saat ini KPK sedang menjalin komunikasi degan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden baru dijadikan momentum untuk menaikkan isu constitutional corruption atau korupsi konstitusi. ‘‘Nantinya, korupsi tidak lagi hanya membicarakan soal kerugian negara saja,’‘ jelasnya.
Presiden Jokowi dan orang-orang yang dipilihnya untuk membantu kinerja diharap bisa mengontrol diri. Kekuasaan yang besar tanpa kemampuan mengontrol diri yang baik bisa memicu tindak pidana korupsi. Nah, constitutional corruption bisa dilakukan oleh mereka yang duduk sebagai pejabat negara.
‘‘Korupsi konstitusi itu melawan prinsip negara dan kerusakannya makin dahsyat. Kami sedang komunikasikan dengan MK soal itu. Bahwa korupsi tidak lagi soal kerugian negara,’‘ jelasnya.
Selain itu, KPK berharap Jokowi bisa menularkan virus positif pemberantasan korupsi. Pria yang akrab disapa BW itu berangan-angan, missal Jokowi bisa menjelaskan asal-usul kekayaannya, termasuk pajaknya. Maka, KPK bisa meminta hal yang sama terhadap para menteri.
‘‘Integritasnya harus dibangun dari situ,’‘ terangnya. Bayangan lainnya adalah, Jokowi bisa membuat komitmen bahwa harta kekayaan diluar yang dilaporkan bisa dirampas negara. Wacana tersebut sudah disampaikan KPK secara langsung pada mantan Gubernur Jakarta itu.
Rencananya, kalau ada pertemuan lagi hal itu kembali dibahas. Bagi lembaga antirasuah, itu bagian penting untuk membangun integritas. BW yakin bawahan presiden mau melakukan itu karena yang dipilih Jokowi pasti memiliki kualitas sama dengannya.
Nama-nama Menteri Bisa Berubah
Sejumlah nama menteri calon kabinet Jokowi-Jusuf Kalla sudah selesai diperiksa oleh KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemarin (19/10), Jokowi sudah menerima hasil pemeriksaan nama-nama menteri itu.
Kepastian itu disampaikan oleh Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto. Menurut Andi, Jokowi sudah menerima langsung hasil seleksi menteri itu dari ketua PPATK dan Pimpinan KPK.
‘‘Beliau sudah menerima. Tadi siang. Namun tempatnya saya tidak tahu,’‘ jelasnya di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, di Taman Suropati, Jakarta.
Menurut Andi, penyerahan nama menteri itu memang langsung diberikan pada Jokowi. Dia hanya bertugas untuk menyerahkan saja ke KPK dan PPATK. ‘‘Karena ini memang rahasia. Jadi langsung ke Pak Jokowi. Aturanya seperti itu,’‘ paparnya.
Dia menambahkan, penyerahan nama-nama calon pembantu presiden ke tujuh itu tidak di Rumah Dinas Gubernur atau di kantor KPK dan PPATK. Hal itu, kata Andi memang disengaja. Tujuannya untuk menjaga indepednesi lembaga tersebut.
Ketika ditanya terkait hasil pemeriksaan, Andi mengaku pihaknya tidak berhak membeberkan. Sebab pengaturan menteri memang menjadi kewenangan penuh presiden. ‘‘Jadi apakah ada catatan atau tidak saya tidak bisa komentar,’‘ ungkapnya.
Lantas, apakah ada pesan khusus dari Jokowi pada kedua lembaga itu terkait penelusuran nama-nama menteri itu. Andi mengatakan Jokowi tidak memberikan arahan khusus. Pembahasan menteri akan ditunda usai pelantikan. Sebab, kata dia, Jokowi ingin fokus pada pelantikan presiden.
Sebelumnya, Tim transisi yang diwakili Rini Soemarno dan Andi Widjajanto menyerahkan nama-nama menteri ke KPK dan PPATK. Jumlahnya mencapai 43 nama. Oleh dua lembaga itu, calon menteri itu diperiksa terkait harta kekayaan serta track recordnya.
Hal itu sengaja dilakukan Jokowi untuk menegaskan bahwa kabinetnya benar-benar bersih. Sehingga dalam lima tahun ke depan Jokowi-JK tidak disibukkan dengan perkara hukum yang menimpa menterinya.