Dalam hal ini, Jokowi-JK tidak perlu risau bahwa setiap kebijakannya akan dijegal oleh partai yang tergabung dalam KMP. Keputusan yang diambil KMP terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap yang rasional, bukan destruktif. ‘‘Kalau kebijakannya pro rakyat, pasti akan mendukung. Kalau tidak ya kita koreksi,’‘ ujarnya.
Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo juga menegaskan kalau Presiden Jokowi juga yakin bahwa konstelasi di parlemen hari ini, tidak menjadi masalah yang prinsip. Dia menyatakan sepanjang presiden tetap menjaga substansi keberadaan pemerintah, maka segalanya tidak akan jadi masalah.
‘‘Presiden dan kabinetnya kedepan harus tetap kukuh saja di jalurnya, tidak usah terpengaruh,’‘ kata Tjahjo. Menurut dia, banyak hal yang membuat pemerintah kedepan tidak perlu khawatir peta politik di parlemen. Baik, itu persoalan perundang-undangan maupun penganggaran, posisi presiden cukup kuat.
Dia juga mengingatkan, kalau presiden dan kabinetnya tetap harus menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri. ‘‘Terutama yang mengisi kabinet harus pula konsisten dan setia tehadap presiden, Pancasila, dan UUD 1945,’‘ tandasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Hanif Dhakiri menyampaikan, juga telah berkomitmen akan mendorong pemerintahan baru nanti agar dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Hanya dengan itu, menurut dia, prestasi pemerintahan akan bisa terukir dengan manis.
‘‘Kami percaya dengan dukungan kita semua, seluruh rakyat, Jokowi akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan sejahtera,’‘ kata Hanif.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa juga memberikan pandangan yang sama. Seusai pelantikan sebagai Presiden dan Wapres RI nanti, Jokowi JK diberi kesempatan untuk merealisasikan janji-janji politiknya. Posisi PAN yang saat ini berada di luar pemerintahan akan melakukan kontrol terhadap janji-janji politik itu.
‘‘(Kalau terealisasi) itu pasti akan menguntungkan rakyat, pemerintahan diharap lebih baik dan lebih sukses ke depan,’‘ ujarnya.
Menurut Hatta, sebagai partai di luar pemerintahan, wajar jika fungsi paling efektif yang dilakukan PAN adalah melakukan kontrol. Karena itu, pemerintahan akan berjalan lebih baik jika semua programnya dikontrol oleh tugas-tugas kedewanan. ‘‘Saya juga menekankan kepada anggota fraksi untuk selalu mengedepankan check and balances,’‘ ujarnya.
KPK Ingatkan Jokowi
Di bagian lain, di Gedung Juang 45, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kembali mengingatkan Jokowi terhadap komitmen pemberantasan korupsi. Ada delapan agenda yang sudah dirumuskan KPK untuk pemerintahan baru. ‘‘Mudah-mudahan delapan agenda itu dapat menjadi dasar program kebijakan pemerintahan Jokowi-JK,’‘ ujarnya kemarin.
Delapan agenda yang dimaksud adalah: pertama, Soal reformasi pengelolaan APBN dan APBD. Reformasi di sektor ini bertujuan memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pengelolaan APBN dan APBD dilakukan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan serta meminimalisasi kebocoran anggaran.
Kedua, agenda pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan negara. Sektor yang harus mendapatkan perhatian besar adalah pertambangan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan. Ketiga, terkait dengan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan. Keempat, adalah agenda perbaikan infrastruktur.
Kelima, agenda penguatan aparat penegak hukum. KPK menilai proses penegakan hukum harus akuntabel. Keenam, agenda dukungan pendidikan nilai integritas dan keteladanan. Itu perlu karena KPK mencermati akar penyebab korupsi adalah sistem yang buruk dan karakter individu yang cenderung korup
Ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik. Penguatan bisa dilakukan pada sistem rekrutmen, kaderisasi parpol dan sisi pendanaan. Poin terakhir yakni kedelapan adalah agenda peningkatan kesejahteraan sosial. Lembaga antirasuah menggaris bawahi dua hal yang perlu diperhatikan presiden Jokowi.
Yakni, berhati-hati dalam menetapkan kebijakan jaminan pensiun karena realtif baru. Satu lagi, soal membangun tata kelola jaminan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Perlu perhatian karena jumlah dana kelolaan yang nantinya terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan cukup besar.