Bagian lain, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, berbagai kebijakan mendagri yang baru saja menjabat ini memang perlu untuk ditelaah kembali. Sebab, sebenarnya Tjahjo Kumolo bukan merupakan orang yang kuat pemahamannya soal otonomi daerah. \"Selama ini dia itu di Komisi I yang membidangi pertahanan dan intelijen,\" tuturnya.
Soal berbagai kebijakannya, ada dua program yang sebenarnya sangat krusial. Yakni, soal penghapusan kolom agama dan pemekaran papua. Kedua program ini terbilang sangat sensitif untuk diutak-atik, namun Tjahjo ternyata menyentuh kedua program ini. \"Masalahnya, masalahnya pernyataan Tjahjo ini belum memiliki hitungan atau tidak terukur,\" jelasnya.
Bisa dibilang, sebagai menteri seharusnya berbagai pernyataannya sudah matang dan penuh pertimbangan. Apalagi, kemendagri ini merupakan kementerian yang memerlukan sosok yang bisa menjaga stabilitas. \"Kemendagri berhubungan dengan daerah. Kalau daerah bergolak tentu mendagri harus bertanggungjawab, Ini soal kestabilan negara,\" terangnya.
Dia mengatakan, kendati ada masalah yang cukup mengguncang, tapi sentuhan Tjahjo untuk merevisi APBD dan evaluasi e-KTP merupakan langkah yang tepat. Sebab, kedua program ini memang memerlukan perbaikan. \"Kalau memang ada rencana perbaikan, maka pemilihannya bisa untuk masalah-masalah yang seperti ini. Untuk masalah yang sensitive, akan lebih baik kalau dibahas matang dulu, baru digelontorkan ke publik,\" paparnya.
(idr/wir/(Ken/mia)