Partai Jalan Sendiri Munculkan Cagub
JAMBI - Menjelang pelaksanaan Pilgub Jambi 2015, Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Jambi memberikan tanda-tanda perpecahan.
Beberapa partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres lalu misalnya, saat ini masih berjalan sendiri-sendiri dalam memunculkan kandidat pada Pilgub nanti dan belum ada kesepakatan dengan rekan koalisi.
Diinternal Golkar, muncul nama Sukandar, Cek Endra dan Fachrori Umar. Di PAN, ada Zumi Zola, Gerindra juga mencuat Sutan Adil Hendra (SAH). Sementara PPP di Jambi sudah terbelah akibat adanya dualisme kepemimpinan DPW. Sedangkan PKS sepertinya akan bersikap realistis di Pilgub kali ini dan akan mendukung kandidat eksternal partai.
Demikian juga halnya dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), PDIP sebagai komando dalam koalisi ini berpeluang memajukan Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi, Irsal Yunus yang telah menyatakan kesiapannya untuk maju.
Sedangkan PKB, lebih condong mendukung kandidat yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU), seperti incumbent Hasan Basri Agus (HBA) yang notabene Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi, Wakil Walikota Jambi Abdullah Sani atau kandidat lainnya.
Tak mau kalah, Hanura juga sempat memberikan sinyal akan memunculkan Cek Man yang juga Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi. NasDem menginginkan kandidat yang bisa membawa perubahan. Sedangkan Demokrat sebagai partai penyeimbang, sudah memastikan akan mengusung sang petahana, Hasan Basri Agus (HBA) sebagai jagoannya.
Pengamat Politik Jambi, Jafar Ahmad menilai, saat ini koalisi ditingkat pusat saja tidak lagi sesolid sebelumnya. “Boleh jadi di daerah pecah, karena di pusat tidak terlalu mengatur daerah. Kalau melihat perkembangan politik hari ini, tidak terlalu kuat lagi soliditas koalisi di pusat,” ujarnya.
Ditambahkan, perkembangan politik di pusat akhir-akhir ini sudah bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang sangatb tajam antara KMP dan KIH.
“Kalau di pusat sudah tidak ada lagi blok yang bertentangan dengan kubu tertentu di daerah juga tidak ada seperti itu. Cara membaca partai kita inikan sangat sentralistis. Jadi apa yang diinginkan di pusat maka itulah yang terjadi di daerah, sementara sekarang sudah mulai agak meredup kesolidannya,” tambahnya.
Sementara itu Dasril Rajab, Pengamat Politik Jambi lainnya mengatakan, demokrasi itu dinamis dan semua bisa saja terjadi selama tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan.
Hanya saja menurutnya, hingga saat ini belum pasti nasib Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota ini. Dalam Perppu tersebut dinyatakan, uji publik menjadi salah satu syarat untuk mendaftar saat tahapan pencalonan nanti.
“Siapa saja boleh mengajukan kandidat untuk uji publik. Ini mungkin yang melatarbelakangi partai politik membuka wacana seluas-luasnya dan diserahkan kepada masyarakat siapa yang kira-kira bisa lolos uji publik nanti,” katanya.
“Kalau demikian, koalisi ini bisa menyesuaikan dengan kondisi di daerah, karena koalisi di daerah tidak berbanding lurus dengan yang ada di Jakarta. Dinamika politik pusat dan daerah juga berbeda. Tetapi bisa jadi pusat besar pengaruhnya di daerah,” pungkasnya.
(cas)