JAKARTA - Impian para pekerja untuk memiliki rumah, bisa segera terwujud. Ini terkait adanya program baru berupa bantuan kredit pemilikan rumah (KPR) murah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya mengatakan, program KPR murah tersebut akan mulai dijalankan awal 2015 dengan empat provinsi sebagai pilot project nya, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. “Kita pilih wilayah yang merupakan kantong-kantong pekerja,” ujarnya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden kemarin (26/11).
Bagaimana skema kredit murah tersebut? Elvyn menyebut, selama ini, salah satu kendala bagi pekerja untuk membeli rumah adalah uang muka yang besar dan bunga kredit yang tinggi sehingga cicilan pun menjadi besar. “Karena itu, kami akan memberi bantuan pinjaman uang muka pembelian rumah dengan plafon Rp 50 juta, lalu membuka akses KPR ke perbankan dengan bunga lebih rendah,” katanya.
Menurut Elvyn, program tersebut akan segera disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan di empat provinsi yang menjadi pilot project. Selanjutnya, perusahaan bisa mengkoordinir para pekerja yang ingin mendapatkan fasilitas bantuan KPR murah tersebut. “Syaratnya, gaji maksimal Rp 4,5 juta per bulan, yang di atas itu tidak boleh,” ucapnya.
BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama Jamsostek sudah menganggarkan dana Rp 200 miliar untuk membantu pinjaman uang muka KPR. Adapun untuk biaya pembangunan perumahan akan diambilkan dari anggaran program. “Kita akan gandeng kontraktor untuk membangun minimal 500 rumah dalam satu lokasi,” ujarnya.
Elvyn menyebut, perumahan yang dibangun untuk pekerja tersebut tidak harus rumah tapak atau landed house, namun bisa juga dalam bentuk rumah susun (rusun) sehingga dengan luas lahan yang terbatas bisa digunakan untuk banyak unit rusun. Perumahan akan diupayakan dibangun di dekat pabrik, sehingga pekerja tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk pulang pergi kerja. “Tujuannya supaya produktifitas pekerja makin bagus,” jelasnya.
Menurut Elvyn, proyek rumah murah untuk pekerja ini sudah dijalankan di Batam. Saat ini, beberapa proyek juga dalam tahap pengembangan seperti di Palembang (Sumatera Selatan), Karawang (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Serang (Banten). “Program ini nanti juga akan disinkronkan dengan kementerian terkait seperti PU dan Perumahan Rakyat,” ucapnya.
Kepala Biro Perencanaan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Hardi Simamora menambahkan, kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah per tahun mencapai angka 800 ribu unit, namun kemampuan pemerintah untuk memenuhi pembangunan rumah hanya 200 hingga 300 ribu unit rumah setiap tahunnya. “Akibatnya, saat ini ada backlog atau kekurangan hingga lebih dari 1 juta unit perumahan. Ini yang akan kita selesaikan,” ujarnya.
(owi)