JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah akan turun langsung untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Salah satu fokus pengawasan adalah netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
DPD akan melakukan pengawasan terhadap implementasi Undang-undang Pilkada dan undang-undang Aparat Sipil Negara terkait netralitas PNS. Harapannya, PNS tidak terlibat dalam dukung mendukung calon tertentu, karena PNS adalah alat negara sama halnya seperti Polri dan TNI.
“Kita juga berharap Pilkada akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan amanah serta berkomitmen dengan janji-janji untuk membangun Jambi dan mensejahterakan rakyat,” ujar Anggota DPD RI dari Jambi, M Syukur.
“Tentunya kita semua tidak berharap Pilkada yang menelan dana yang sangat besar ini hanya menghasilkan pemimpin yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya saja. Siapapun yang terpilih, jadilah pemimpin rakyat Jambi, bukan pemimpin kelompoknya,“ sambungnya.
DPD juga siap menerima laporan dari masyarakat terkait adanya oknum-oknum PNS yang terlibat politik praktis secara langsung. Karena tidak ingin proses demokrasi diciderai aksi dukung mendukung oleh oknum ASN. Kepada para kandidat yang bersaing dalam Pilkada, juga jangan melakukan politisasi terhadap PNS. Karena hal tersebut menjadi sumber kerawanan.
“Saya juga mengingatkan para kepala dinas, camat, kepala desa dan seluruh PNS termasuk TNI maupun Polri jangan coba-coba ikut berpolitik untuk memenangkan salah satu kandidat. Jalankan saja fungsi sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.
Kepada masyarakat, juga diharapkan untuk ikut mengawasi dan melaporkan oknum PNS yang terlibat memenangkan salah satu kandidat. Karena dirinya tidak sungkan-sungkan untuk mempermasalahkannya oknum PNS tersebut.
(uci/adv)