Prioritas Pendidikan di 2016
JAKARTA - Rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Selasa (15/12), membahas tentang kesiapan dan persiapan pelaksanaan APBN 2016. Khususnya berkaitan dengan program wajib belajar 12 tahun sebagai proritas capaian.
“Sasaran dan capaian program pendidikan nasional tidak boleh lari jauh dari program wajib belajar 12 tahun. Jadi ini yang menjadi arah, apa yang ingin kita capai sebagai suatu proritas tugas DPR RI mengawal program ini agar tidak melenceng dari apa yang digariskan,” ujar Anggota Komisi X, Sutan Adil Hendra (SAH) dalam menelaah kesiapan pelaksanaan APBN 2016 bidang Pendidikan ini.
Namun, menurut SAH, tantangan dalam mengawal program ini, harus mengacu pada domain pemerataan dimensi pendidikan. Baik pemerataan mutu, fasilitas, serta kesejahteraan guru. Ini menjadi syarat DPR dari setiap program yang akan dijalankan pemerintah.
“Tanpa domain ini, saya mengkhawatirkan efektifitas program yang dilaksanakan akan kurang memiliki daya dukung terhadap tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.
Apalagi, kata Ketua DPD Gerindra Jambi ini, sebenarnya kebutuhan pendidikan nasional telah terpetakan secara gamblang. Seperti masalah fasilitas sekolah, yang sampai tahun ini pemerintah pusat baru bisa merealisasikan 63 persen untuk Ruang Kelas Baru (RKB) di seluruh daerah di Indonesia. Juga Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 600 ribu guru, dan kesejahteraan tenaga pengajar honorer juga perlu diperhatikan.
“Persoalan itu hanya sebagian dari masalah pendidikan kita, tapi masalah itu mendesak untuk segera diatasi, inilah yang menjadi prioritas APBN kita,” tandas SAH.
(dez/adv)