“Sejak kalah Pilgub kita ini perlu konsolidasi, kita mau menghadapi Pilkada serentak dan Pileg 2019 itu yang harus dilihat. Apakah partai tidak punya cita-cita menempatkan kadernya sebagai bupati,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan (DK) DPD Demokrat Provinsi Jambi, Zulfikar Achmad (ZA) juga angkat bicara soal usulan pemecatan tersebut. Menurut ZA, dirinya tidak dilibatkan oleh anggota DK saat rapat membahas persoalan tiga kader tersebut. Namun dirinya sebagai Ketua DK hanya diminta untuk ikut menandatangani hasil rapat.
“Saya tidak ada memimpin rapat itu seperti yang diisukan, saya hanya disodorkan hasil rapat dan diminta menandatangani. Karena anggota DK sudah menandatangani semua makanya saya tandatangani,” tegasnya.
Bahkan kepada petinggi DPD yang membawa hasil rapat tersebut kepadanya, ia juga sempat menanyakan apakah ketiganya sudah diklarifikasi atau belum.
“Saya sempat menanyakan, apakah ini sudah diklarifikasi atau belum tetapi jawabannya ini sudah dirapatkan makanya saya teken,” sebutnya.
Terpisah, Rahimah Fachrori juga mengaku siap dipanggil DPP bilamana dibutuhkan penjelasan terkait pemecatan tersebut. Mengingat usulan pemecatan tersebut disebut-sebut sudah disampaikan ke DPP.
“Kalau dipanggil (klarifikasi, red) siap saja, kenapa tidak, saya siap untuk menjelaskan kebenaran,” tegasnya.
Menurut istri wakil Gubernur Jambi tepilih, Fachrori umar(FU) ini, jika alasan usulan pemecatan tersebut dikarenakan ia menggerakan mesin partai untuk memenangkan suami di Pilkada lalu tidaklah benar. Termasuk dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) Provinsi Jambi. Baginya saat Pilkada ia hanya melakukan hal-hal yang wajar dan tidak melibatkan apapun bentuk yang berkaitan dengan Demokrat. Termasuk
“Sekali lagi saya katakan itu tidak benar. Saya tidak pernah membawa embel-embel Demokrat,” katanya.
Untuk kepastian pemecatan ini, ia juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris DPD Demokrat Provinsi Jambi, Effendi Hatta. Untuk itu ia tidak mau ambil pusing dengan isu yang berkembang akhir-akhir ini.
“Biar saja usulan itu. Mereka mau apa ya terserah, kita tidak menggunakan atribut dan sebagainya,” sesalnya.
Sebagai kader Demokrat ia mengaku telah berbuat maksimal untuk partai besutan SBY tersebut. Bahkan untuk di Bungo pada Pilpres dan Pileg lalu turut berjuang habis-habisan. “Kalau yang lama-lama (kader, red) tau semua itu bagaimana kita berjuang,” imbuhnya.
Lalu apakah pemecatan ini berkaitan dengan Musda? Rahimah tak mau berkomentar banyak. Dirinya tidak ada hubungan dengan Musda, baginya siapa pun yang jadi Ketua DPD silakan saja. “Siapa pun yang jadi silakan. Lagian saya tak punya kepentingan dan saya juga tidak ada suara di Musda,” tandasnya.
Jasasila yang sebelumnya juga pernah diusulkan dipecat menduga usulan pemecatan ini bukan terkait Pilkada namun erat kaitannya dengan pelaksanaan Musda yang akan digelar dalam waktu dekat. “Ini bukan masalah Pilkada tetapi kuat dugaan ada kepentingan Musda,” ujarnya.
Jika alasan pemecatan tersebut karena rentetan Pilkada, tentu harus ada evalusi terhadap keseluruhan kader. Apalagi selama ini diakuinya, dalam setiap moment Pilkada dirinya selalu ikut turun berjuang memenangkan calon yang diusung Demokrat.
“Setiap Pilkada saya turun, kampanye ikut. Kita juga minta evaluasi DPC lain, pecat saja semuanya. Sesuai dengan arahan pak SBY bahwa kader itu harus bepolitik secara cerdas, santun dan bersih. Tidak bagus nampaknya jika ada kepentingan pribadi lalu mengkambinghitamkan orang lain dengan alasan yang tak rasional,” katanya seraya mengaku tengah berada di Jakarta bersama beberapa DPC lainnya.