Ke-5 yakni, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kemudian Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), kemudian Cukai Rokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan Pajak Air Permukaan (PAP).
‘‘Kita akan fokus untuk melakukan pendalaman, dan ini kan kita dorong supaya dapat dikelola secara maksimal,’‘ katanya.
Dalam pendampingan untuk ke-5 ini, lanjut Choki, KPK akan membantu, melakukan penagihan, perencanaan, pengawasan pelaksanaan. Menurutnya ini perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang benar.
Lanjutnya, dari laporan yang diterima KPK, ada kesulitan dalam melakukan penagihan. Untuk itu, khusus penagihan, KPK bersama Pemprov Jambi akan bekerja sama.
Ke-2 KPK juga akan melakukan pendampingan pada bidang Sumber Daya Alam (SDA). Dikatakan Choky, Jambi merupakan wilayah penghasil tambang, hutan dan kelautan. Ini yang menjadi fokus KPK melakukan pendampingan.
Dalam pelaksanaanya saat ini, KPK menemukan beberapa permasalahan. Permasalahan ini berdasarkan laporan yang ditema oleh KPK, dan harus ditindak lanjuti. Dengan harapan SDA yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.
‘‘Kita akan mulai dari izin, mana yang layak dan yang harus dicabut. Kemudian pungutan retribusi dari SDA,’‘ terangnya.
Ke-3 KPK juga melakukan pendampingan pada masalahan kesehatan. Berbicara kesehatan berarti, berbicara terkait layanan dasar pada pelyelengaraan kesehatan. KPK menilai di Jambi ini perlu dilakukan poendampingan.
‘‘Sudah sesuai dengan SOP atau belum,’‘ ungkap Choky.
Ke-4 KPK juga akan melakukan pendampingan pada bidang Pendidikan. Dalam pedampingan KPK akan memberikan pendapingan dalam pelaksanan layanan pendidikan. Kemudian pada bidang ini KPK fokus terhadap perencanaan dan penyelengaraan pendidikan di Jambi.
Ke-5 adalah bidang Infrastruktur, dengan leading sector Dinas PU-Pera Provinsi Jambi. Dijelaskan Choky, ini merupakan salah satu fokus pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pengkajian dan aplikasi dilapangan.
‘‘Ini akan kita bahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,’‘ katanya.
Pada Monev kali ini Choky mengatakan agar kepala OPD menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam pelaksanan. Dijelaskanya ini dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan berpihak kepada masyarakat.
‘‘Dengan monev ini kita open-open saja, jangan berbicara yang normatif,’‘ harapnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli mengatakan dengan monev yang dilakukan oleh KPK ini akan mewujudkan pemerintahan yang bersih di Provinsi Jambi.