JAKARTA - Kasus pemberontakan Napi Teroris yang terjadi di Mako Brimob lalu membuat Polri berbenah. Salah satunya dengan memperbaiki kualitas Rumah Tahanan (Rutan) khusus teroris.
Dalam Rapat Terbatas terkait penanganan teroris di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (22/5), Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajukan usulan pembangunan Rutan khusus terorisme. Tito beralasan, kondisi Rutan Mako Brimob yang selama ini digunakan untuk napi teroris sudah tidak layak.
\"Di Mako Brimob tidak dipakai lagi karena tidak layak untuk tersangka terorisme,\" ujarnya di Kantor Presiden.
Terkait lokasinya, Tito mengusulkan dibangun di kawasan Cikeas, Bogor. \"Karena ada markas satu resimen brimob,\" ujarnya. Dengan demikian, proses pengamanan diharapkan bisa lebih mudah.
Mantan Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BPNT) itu menambahkan, ke depan kebutuhan Rutan maupun Lapas terorisme yang representatif tidak bisa ditawar. Apalagi, negara sudah menyatakan perang dengan teroris. Sehingga dapat dipastikan, penambahan kapasitas dibutuhkan jika penegakkan hukum dimassifkan.
Untuk diketahui, saat ini Indonesia sendiri belum memiliki Rutan ataupun lapas khusus terorisme. Sejumlah Lapas yang saat ini digunakan, yakni Rutan Mako Brimob, Rutan Gunungsindur, Lapas Nusakambangan, atau Lapas Cipinang masih bercampur dengan tahanan kasus lainnya seperti tahanan narkoba ataupun korupsi.
Kapolri menilai, kondisi tersebut tidak ideal. Sebab, dibutuhkan treatment khusus terhadap napi teroris. Selain itu, pencampuran juga dikhawatirkan bisa memengaruhi napi lainnya.
\"Polri mengajukan agar dibangun rutan maksimum security. Ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan persidangan dimana tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus,\" tuturnya.
Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menambahkan, usulan pembangunan rutan khusus teroris sudah disepakati. “Tadi sudah disepakati akan dibangun, kalau rutan yang rencananya di Cikeas Pak Kapolri yang melakukan,” ujarnya.
Sementara untuk Lapas sendiri, Yassona mengatakan pemerintah juga akan menambah di Nusakambangan. “Tambahan lapas pasir putih namanya karanganyar, super maximum security, sudah 40 persen, tinggal 60 persen lagi akan selesai tahun ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya meminta jajaran kementerian terkait untuk mengutamakan pendekatan preventif di luar uaya represif. “Pendekatan hardpower jelas sangat diperlukan tapi itu belum cukup,” ujarnya.
Jokowi beralasan, saat ini, ideology terorisme sudah masuk ke ruang keluarga. Di mana perempuan dan anak-anak ikut terlibat. Dengan demikian, upaya preventif dinilai relevan untuk mengantisipasi ideologi culas itu masuk ke keluarga.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membersihkan lembaga pendidikan dari penyebaran radikalisme. “Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi dan ruang publik, mimbar umum dari ajaran ideologi terorisme,” imbuhnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan perlu koordinasi yang kuat antara polisi dan TNI dalam operasi penanganan teroris. Dia menyebut instansi yang menjadi leader itu sangat bergantung pada kebutuhan dan jenis operasi yang dijalankan.
”Kalau operasi untuk keamanan negara dari luar, otomatis itukan (TNI). Tergantung apa masalahnya. Tapi memang perlu koordinasi antar TNI dengan polisi, selalu dibutuhkan,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (22/5).