Ancaman KKSB, sambung Tito, bukan hanya muncul di Nduga. Di Kabupaten Puncak Jaya juga ada ancaman serupa. Bahkan kelompok bersenjata itu nekat menutup Bandara Ilaga. Mereka meminta pasangan yang sudah digugurkan boleh ikut dalam pilkada. Atau pilkada ditunda sampai 2020. ”Kami tahu bahwa daerah itu juga ada kelompok-kelompok KKB (KKSB), kelompok kekerasan. Kami sudah paham mereka,” beber dia.
Tito menyebutkan, ancaman tersebut serupa dengan yang dilakukan pada 2010. Saat itu kelompok bersenjata meminta pilkada ditunda. Dia mengetahui hal itu lantaran tengah mejabat sebagai kepala Polda Papua ketika peristiwa itu terjadi. ”Sampai empat tahun ditunda. Tahun 2010 sampai 2013,” ujarnya. Kali ini, dengan tegas dia menyampaikan, petugas tidak akan kalah. ”Makin dia (KKSB) kerjain, makin tambah banyak (pasukan) kita kirim,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menekankan, potensi ancaman dan kerawanan harus menjadi perhatian petugas. Mengingat masih ada beberapa wilayah yang dianggap rawan. Termasuk di antaranya Papua. Dia juga menegaskan kembali bahwa seluruh aparat harus netral. ”Polri, TNI, ASN netral. Karena netralitas kunci keberhasilan,” imbuhnya.
(syn/)