BATANGHARI - Pemerintah Kabupaten Batanghari menargetkan Pendapatan Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 mendatang sebesar Rp 1.275 Triliun lebih.
Target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 141.502 Milyar lebih, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Kemudian Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 920.449 Milyar lebih, yang meliputi bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Mengingat alokasi defenitif dana perimbangan belum diperoleh, maka kebijakan alokasi dana perimbangan yaitu rencana Dana Alokasi Umum (DAU), rencana alokasi bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2019 akan disesuaikan setelah diterbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2019.
Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun anggaran 2019 nanti ditarget Rp 213.698 Milyar lebih, meliputi dana hibah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintahan lainya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya.
Target pendapatan daerah ini disampaikan secara langsung oleh Bupati Kabupaten Batanghari, Ir. Syahirsah Sy pada Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS RAPBD Kabupaten Batanghari tahun 2019 di Gedung DPRD Batanghari, pekan lalu.
Syahirsah juga memaparkan pada tahun anggaran 2019 belanja daerah ditargetkan Rp 1.288 Triliun lebih, diestiminasi meningkat sebesar Rp 2,3 persen bila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2018.
Dari belanja daerah ini direncanakan untuk mengalokasikan belanja tidak langsung direncana sebesar Rp 741.156 Milyar lebih. Alokasi belanja tidak langsung itu akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang antara lain pemberian belanja tambahan penghasilan PNS (TPP) berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS dilingkungan pemerintahan Batanghari. Kemudian pemberian subsidi kepada PDAM, hibah bansos, anggaran desa yang terdiri dari DD dari APBN dan ADD dari APBD Batanghari dan lainnya. “ Sementara belanja langsung direncanakan Rp 547.344 milyar,” paparnya.
(rza)