JAMBI - Driver Online (Gocar) di Kota Jambi belum bisa bernafas lega. Apa yang menjadi tuntutan mereka, hingga kini belum dapat respon baik dari pihak aplikator. Skema bonus yang diperjuangkan, masih belum bisa dinegosiasi.
\"Artinya secara administrasi legal. Tidak bisa kita tindak, tidak bisa kita segel\", FAHMI - Kepala DPMPTSP Kota Jambi
Melihat situasi itu, para driver akan kembali menggelar aksi damai. Kali ini mereka akan aksi di kantor Wali Kota Jambi. Mereka akan mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk segera menutup kantor gojek yang berada di Jambi.
Andi, salah satu draiver Gocar di Kota Jambi mengatakan, tuntutan dari pihaknya masih sama dengan sebelumnya. Meminta skema bonus kembali seperti semula, karena yang diterapkan aplikator saat ini dinilai tidak manusiawi. Bonus yang awalnya Rp 300 ribu, kini hanya Rp 70 ribu.
“Walaupun tidak kembali seperti semula, setidaknya ada negosiasi,” ujarnya. “Sekarang tidak ada keputusan. Masih ngambang. Alasan pihak aplikator masih menuggu keputusan pusat,” ujarnya.
Andi menyebutkan, saat ini segel kantor Gojek yang dilakukan massa dari driver beberapa waktu belum dibuka. “Kita belum mau buka. Kawan-kawan driver gocar, semuanya masih off bid,” katanya.
Sementara itu, Fahmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan Kantor Cabang Gojek Jambi. Untuk administrasi, Kantor Cabang Gojek memiliki izin lengkap.
“Artinya secara administrasi legal. Tidak bisa kita tindak, tidak bisa kita segel,” kata Fahmi.
Fahmi menyebutkan, yang menjadi polemik saat ini adalah persoalan di internal, yakni antara aplikator dan mitra.
“Pemerintah bisa terlibat di sana. Tapi hanya sebatas fasilitator mediasi,” imbuhnya.
Kata Fahmi, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan antara perwakilan Gojek dan driver untuk mediasi. Namun memang belum menemui keputusan. Karena system Gojek terpusat, yang berhak mengambil keputusan dari pusat.
“Mereka tidak gampang mengambil keputusan, karena keputusan nasional. Bukan di Jambi saja, di daerah lain juga ada masalah seperti ini,” ungkapanya.
“Mereka perlu proses. Harus rapat penanam saham dulu,” ujarnya.