JAKARTA - Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai mendikbud di Kabinet Indonesia Maju mendapat sorotan. Banyak pihak meragukan kemampuan bos GoJek itu mengurus bidang pendidikan.
BACA JUGA: Nadiem Jadi Mendikbud, Guru Honorer Berdukacita
Namun, banyak juga yang menilai keputusan Jokowi merupakan sebuah terobosan dan optimistis Nadiem bakal mampu memimpin kementerian yang sebelumnya dikomandani Muhadjir Effendy itu.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Erwin Akib menyatakan penunjukan Nadiem Makarim yang berusia 35 tahun sebagai mendikbud sesuai dengan tuntutan zaman di era Revolusi Industri 4.0.
\"Sekarang adalah era Revolusi Industri 4.0. Era ini menunjukkan jika pengalaman, usia dan lainnya itu tidak mutlak menjadi penentu atau menjadi leader, kita butuh gagasan baru terobosan baru dan langkah awal ditunjuknya Nadiem Makarim merupakan pintu awal dari era itu,\" ujar Erwin Akib di Makassar, Kamis (24/10).
Erwin ngatakan jika melihat latar belakang usia dan pengalaman menteri termuda di Indonesia ini, pasti akan muncul keraguan dari berbagai kalangan.
Dikatakan Erwin lagi bahwa sosok Nadiem cukup relevan dengan tantangan pendidikan di era disrupsi saat ini. Ia menyatakan tantangan dunia pendidikan saat ini berbeda dengan tantangan pendidikan pada dekade-dekade sebelumnya.
\"Kita berada di era revolusi industri 4.0. Tantangan yang kita hadapi berbeda dengan dekade-dekade sebelumnya. Kita butuh sosok leader di bidang pendidikan yang memahami zaman baru ini,\" jelasnya.
Dia sangat optimis akan adanya inovasi dan terobosan dalam dunia pendidikan di bawah kendali Nadiem Makarim. Namun, Erwin juga mengingatkan bahwa ingin menata lembaga pendidikan, mulai TK hingga perguruan tinggi, tidaklah mudah.
Terlebih mendikbud harus memimpin puluhan ribu guru dan dosen, termasuk para guru besar yang tersebar di berbagai perguruan tinggi.
\"Analoginya, Kemendikbud ini pesawat Boeing, besar dan banyak penumpang. Bukan pesawat tempur seperti F-16. Jika ingin melakukan perubahan, harus betul-betul dengan kajian matang, agar sesuai dengan kebutuhan semua stakeholder. Bukan pula kebijakan yang sekadar bersifat sensasional,\" katanya.