\"Tiap saat saya dikirimi screen shoot nomor regulasi baru yang dirilis setneg. Belum ada untuk PPPK, makanya itu saya terus dicecar anggota,\" ucapnya.
Titi makin diberondong pertanyaan ketika masuk bulan ketiga. Apalagi banyak honorer K2 yang lulus PPPK tidak menerima gaji triwulan lagi. Honorer K2 yang tidak ikut seleksi PPPK dan yang gagal seleksi PPK, masih menerima gaji tiga bulanannya.
Sementara honorer K2 yang lulus PPPK hanya gigit jari. Walaupun beberapa daerah tetap menerima gaji setara UMR seperti di Boyolali.
\"Kami hanya bisa melihat dan berusaha keras cari tambahan penghasilan lain agar terus bisa bertahan hidup. Inilah kenyataan pahit buat yang lulus PPPK dengan status yang digantung,\" keluhnya
Titi mengaku posisi para PPPK bak buah simalakama. Satu sisi merasa senang karena lulus. Sisi lainnya tidak gajian karena status digantung sama pemerintah pusat. Titi tidak mau mencari siapa yang salah.
Dia hanya ingin Perpres segera diterbitkan agar masalah PPPK tahap satu selesai dan bisa lanjut ke tahap dua sehingga honorer K2 yang lain punya kesempatan ikut seleksi
Masalah lainnya yang menghantui honorer K2 di masa penantian panjang ini adalah berseliwerannya informasi hoaks terkait Perpres. Informasi yang sifatnya provokatif makin gencar memecah konsentrasi honorer K2.
\"Sudah biasa terjadi, semakin lama diterbitkan akan semakin tinggi meningkat penyebaran berita hoaksnya. Akibatnya teman-teman semakin tambah kacau dan mudah untuk diprovokasi,\" ujar guru SDN di Banjarnegara ini.
Titi juga waswas, semakin diulur-ulur, anggotanya tidak percaya lagi kepadanya dan akhirnya mereka akan nekad demo.
Menurut Titi, dia masih bisa meredam keinginan anggotanya untuk demo karena yakin Perpres akan segera diterbitkan dalam tempo sesingkat singkatnya.
\"Kalau semakin diulur-ulur omongan saya nanti juga lama-lama enggak dipercaya sama teman-teman dan keinginan teman-teman untuk demo akhirnya tidak bisa dibendung. Saya jadi serba salah kalau sikon terus begini,\" tandasnya. (esy/jpnn)
sumber: www.jpnn.com