PADANG- Ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan DPD PDIP Sumatera Barat (Sumbar) keluar dari Pilgub 2020. Hal ini dirangkum dari penjelasan Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman pada Sabtu malam (5/9).
Partai berlambang moncong putih itu awalnya sudah memutuskan mengusung Mulyadi - Ali Mukhni. Rekomendasi tersebut diumumkan oleh ketua DPP PDIP Puan Maharani, Rabu (2/9) lalu.
Polemik muncul setelah pernyataan Puan saat mengumumkan rekomendasi di Pilgub Sumbar 2020 itu menuai protes dari warga Minang, hingga membuat Mulyadi - Mukhni mengubah keputusan soal komposisi partai pengusungnya.
Sedianya dengan mandat PDIP, Mulyadi - Mukhni diusung tiga partai. Dua lainnya yang sudah lebih dulu memberikan mandatnya adalah Partai Demokrat, PAN.
Nah, dari penjelasan Alex Indra Lukman setidaknya ada 3 alasan yang membuat dirinya dan jajaran pengurus PDIP Sumbar memutuskan Walkout alias WO.
1. Tersinggung dengan pernyataan Bakal Cawagub Ali Mukhni.
Alex Indra Lukman merasa tak dihargai oleh pasangan Mulyadi - Ali Mukhni.
Bakal calon wakil gubernur Sumbar Ali Mukhni menyampaikan keputusan dirinya bersama Mulyadi mengembalikan mandat sebagai pasangan calon kepala daerah tingkat Provinsi Sumbar dari DPP PDIP melalui video singkat.
Rekaman video berdurasi 01.53 menit itu tersebar luas sejak Kamis (5/9) pagi melalui berbagai platform media sosial, dan sampai ke gawai milik Alex Indra Lukman Sabtu kemarin.
\"Terkait tayangan rekaman itu yang bisa saya sampaikan adalah saya kecewa, saya menyesal, saya prihatin,\" ucap Alex saat dihubungi jpnn.com, Sabtu malam.
Menurut Alex, Bupati Padang Pariaman itu seharusnya bisa menghubunginya dan menyampaikan langsung sikap tersebut, karena dia paham tak bisa bertatap muka lantaran Mukhni positif Covid-19.
\"Ibaratnya orang datang itu tampak muka pulangnya tampak punggung. Jangan datang lewat pintu pulangnya lewat jendela,\" tegas mantan Anggota DPR RI ini.
2. Mulyadi beralasan PDIP terlambat keluarkan form B1 KWK KPU.
Alex kembali dikejutkan kiriman tautan berita di aplikasi WhatsApp di smartphone-nya. Saat diklik, tautan itu ternyata berisi pernyataan Mulyadi yang notabene Ketua Partai Demokrat Sumbar.
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam berita itu, terkait berjaraknya waktu antara dikeluarkannya form B1 KWK KPU yang jadi salah satu persyaratan pengusulan, dengan surat keputusan DPP PDIP yang disampaikan dalam rapat secara virtual Rabu (2/9).