JAMBI – Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi kembali melanjutkan pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik. Pembangunan di lokasi eks rumah dinas DPRD Kota Jambi tersebut menelan anggaran cukup besar. Untuk lanjutan ini Cipta Karya menggelontorkan anggaran Rp 13 miliar.
Kepala Bidang Cipta Karya, Momon Sukmana Fitra mengatakan, anggaran Rp 13 miliar tersebut hanya untuk struktur bangunan Mall Pelayanan Publik Kota Jambi saja.
“Belum termasuk interiornya. Ini pembangunan lanjutan, tahun sebelumnya kita anggarkan Rp 4 miliar untuk struktur lantai 1. Gedung tersebut nanti 3 lantai,\" katanya.
Momon menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya juga telah melakukan studi tiru ke salah satu pemerintahan di Provinsi Sumsel untuk melihat bagaimana penerapan serta bangunan mall pelayanan publik.
“Kita ingin melihat seperti apa mall pelayanan publik di sana, sehingga bisa kita aplikasikan di Kota Jambi. Tahun ini Insya Allah selesai dibangun,” sebutnya.
Gedung mall pelayanan publik tersebut nantinya untuk pengurusan semua yang terkait pelayanan publik, seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizanan, pajak dan lain sebagainya. “Ini juga merupakan usulan KPK RI,” imbuhnya.
Sementara itu, Junedi Singarimbun, anggota Komisi III DPRD Kota Jambi mengatakan, terkait urusan pelayanan publik pihaknya sangat mendukung program yang dibuat pemerintah tersebut.
“Kota-kota lain kan sudah lebih dulu. Jadi pelayanan publik sudah terpusat sehingga masyarakat lebih mudah. Pengurusan apapun bisa dalam satu gedung,” katanya.
Junedi menambahkan, pihaknya juga mendukung penganggaran untuk percepatan pembangunan mall pelayanan publik itu. “2021 selesai. Dasarnya itukan untuk memudahkan pelayanan masyarakat,” katanya.
Namun, dengan berjalannya pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik tersebut, pemerintah Kota Jambi harus menyiapakan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk operasional mall pelayanan publik tersebut.
“Kalau pelayanan mau ditingkatkan tanpa infrastruktur itu tidak mungkin. Kita harus benahi infrastruktur. Kualitasnya juga harus lebih baik, pengawasan harus diperketat,” sebutnya.
“Infrastruktu dibangun, SDM juga disiapkan, sehingga nanti pembanguan selesai, SDMnya tidak lagi canggung untuk operasional,” pungkasnya. (hfz)