JAKARTA – Kencangnya wacana reshuffle kabinet jilid II membuat Partai Demokrat ikut berbicara. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, partainya menegaskan, perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.
Akan tetapi, jika benar dilakukan reshuffle, pihaknya berharap benar-benar memilih orang yang semestinya.
Semangatnya adalah kabinet baru yang akan terbentuk bisa kapabel dan kompeten untuk mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang masih menerpa Indonesia.
“Jangan gagal fokus,” ujar Kamhar kepada RMOL (jaringan PojokSatu.id), Jumat (16/4/2021).
Ia menekankan, mengatasi krisis dan melayani rakyat bangsa sendiri adalah yang paling utama untuk diutamakan.
“Bukan melayani pesan sponsor atau kepentingan cukong,” cetusnya.
Terkait isu yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri Investasi, pihaknya menghormati wacana yang berkembang.
“Sebagai aspirasi dan wacana yang berkembang tentunya sah-sah saja sebagai ekspresi dan aspirasi dari pihak-pihak yang mewacanakan,” ujarnya.
Sinyalnya sih Ogah Masuk Kabinet
Akan tetapi, Kamhar menegaskan, partainya sama sekali tak pernah membahas mengirimkan kader masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.“Sepengetahuan kami, Partai Demokrat tidak pernah membahas tentang ini,” sambungnya.
Sebaliknya, partai berlambang bintang mercy itu menegaskan sudah memutuskan berkoalisi dengan yang lainnya.
Ia pun mengsinyalkan bahwa Partai Demokrat tidak tertarik masuk ke dalam kabinet.
“Partai Demokrat tetap konsisten untuk senantiasa istikomah berkoalisi dengan rakyat,” tegasnya.
“Mengawal jalannya pemerintahan agar tak mengkhianati rakyat,” imbuh Kamhar.
Isu terkait masuknya AHY ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebelumnya juga dijawab Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. “Reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden, bukan ranah partai,” ujarnya.
Akan tetapi, katanya, pihaknya saat ini tengah fokus pada kerja-kerja politik kebangsaan dan menangani pandemi Covid-19.