JAKARTA – Tidak sedikit yang mengapresiasi langkah Mensos Tri Rismaharini melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ada juga pihak yang menilai bahwa langkah mantan Walikota Surabaya itu bisa saja pencitraan.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil menganalogikan langkah Risma itu seperti pemain bola yang membobol gawang sendiri.
“Itu kalau dalam bahasa kami di Aceh, itu tendang gol di gawang sendiri. Ini gol bunuh diri,” kata Nasir kepada RMOL (jaringan PojokSAtu.id), Minggu (2/5/2021).
Maka, sambung anggota Komisi III DPR RI ini, bukan tidak mungkin hal itu akan menjadi bola liar opini publik.Sebab, kata Nasir, bisa saja publik menilai Risma tengah melakukan pencitraan.
Untuk menghindari hal itu, saran dia, Risma harus juga menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum. Bukan hanya dengan selesai sebatas laporan semata ke KPK. “Makanya harapan kita, harus ikut institusi aparat penegak hukum,” kata dia.
Menurutnya, inikan sekedar soal data ganda penerima bansos saja, tapi juga ada penerima manfaat. “Siapa yang diuntungkan dengan data ganda itu secara material?” ungkapnya.
“Jangan sekadar melaporkan ada 21 juta data ganda, ya harus ditiindaklanjuti juga, sehingga tidak terkesan ini sebagai pencitraan,” saran Nasir Djamil.
Potensi Skandal Korupsi
Sementara, jika laporan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke KPK benar, maka bisa jadi ada potensi korupsi lebih besar di Kemensos era sebelumnya.
“Jika laporan Risma ke KPK itu benar adanya, maka itu satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos, oleh Menteri sebelum Risma,” ungkap pengamat sosial politik, Muslim Arbi, Minggu (2/5/2021).
Karena itu, ia meminta KPK mengusut tuntas 21 juta data ganda tersebut. Karena data itu berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.
Kalau dilakukan oleh oknum atau partai tertentu, maka sudah pasti untuk kepentingan partainya. “Apakah itu oleh oknum-oknum penguasa atau partai-partai penguasa? Atau partai-partai yang koalisi dengan kekuasaan?” kata dia.
“Maka KPK perlu ungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelakunya, tidak perlu rasa takut,” tandas Muslim.(ruh/pojoksatu)