JAKARTA– Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar mengaku heran atas cuitan para pendengung (buzzer) di media sosial yang meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera ditangkap KPK.
Menurutnya, pemanggilan Anies dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur hanya sebagai saksi.
Dirinya juga yakin Anies tak terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp152,5 miliar. KPK mensinyalir uang itu telah digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku dalam kasus ini.
“BuzzeRp dorong KPK tangkap Anies. Yakin Anies tdk korupsi,” kata Musni dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (15/7/2021).
Tak sampai di situ, dia membalas tudingan buzzer pendukung rezim Jokowi itu dengan membandingkan beberapa dugaan kasus korupsi sampai triliunan di pemerintah pusat.
“Mana suara buzzerp, korupsi Bansos 5,9 T, Asabri 23,7 T, BPJS TK 20 T, Jiwasraya 13,7 T, Pelindo 11 T, Pelindo 11, Lobster 900 M. Kerugian PLN 500 T, Garuda 70 T, BUMN karya dll, pelemahan KPK dll,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya bisa saja memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Firli mengatakan, sebagai orang nomor satu di Jakarta, tentunya Anies memahami penyusunan APBD DKI. Oleh sebab itu, penyidik KPK tidak menutup kemungkinan memanggil Anies untuk meminta keterangan mengenai dugaan kasus korupsi tersebut.
“Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7/2021).
“Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan, sehingga (kasus) menjadi terang benderang,” kata dia menambahkan. (msn/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id