Jambi di Persimpangan Jalan: Dari Beban ASN Menuju Mesin Pertumbuhan Daerah
--
Oleh: Dr. drh. Jafrizal, MM
(Penulis adalah Alumni Doktor Ekonomi Industri dan Agribisnis Unsri)
Pemerintah Provinsi Jambi sedang menghadapi sebuah dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, ASN adalah tulang punggung birokrasi. Namun di sisi lain, belanja pegawai yang mencapai sekitar 34 persen APBD-setara Rp 1,1 triliun-menjadi tekanan serius bagi ruang fiskal daerah.
Angka ini bukan sekadar statistik anggaran. Ia adalah penanda bahwa APBD Jambi sedang bekerja lebih banyak untuk dirinya sendiri, dibanding untuk mendorong pembangunan yang lebih luas.
Pertanyaannya menjadi penting:
apakah kondisi ini akan terus menjadi beban, atau justru bisa diubah menjadi kekuatan?
Masalah yang Lebih Dalam dari Sekadar Angka
Mudah untuk menyalahkan jumlah ASN yang besar, apalagi setelah gelombang rekrutmen PPPK. Namun jika ditelusuri lebih dalam, persoalannya bukan hanya soal kuantitas.
Masalah utama justru terletak pada:
Pola kerja yang masih administratif
Distribusi ASN yang belum merata
Kinerja yang belum sepenuhnya berbasis dampak
Akibatnya, belanja pegawai yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan:
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



