JAKARTA - Setelah data yang diungkapkannya membuat gaduh dan heboh, kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) membantah pernah menyebut 110 juta pengguna media sosial inginkan penundaan Pemilu 2024.
\"Tidak pernah saya bilang itu, jangan bertanya yang tidak pernah saya sebut,” kata Luhut kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3).
Pernyataan Luhut itu disampaikan dalam podcast Deddy Corbuzier. Luhut mengklaim ada big data sebanyak 110 juta netizen, baik dari Facebook maupun Twitter yang inginkan penundaan Pemilu.
Namun sayangnya, dia enggan membuka data yang diklaimnya itu ke publik. Hanya saja, Luhut memastikan data tersebut ada.
\"Ya pasti ada lah (big data), masa bohong. Tapi jangan lah (dibuka ke publik), buat apa dibuka,” ujar Luhut.
Luhut bilang, penundaan Pemilu adalah aspirasi rakyat. Salah satu faktor adalah anggaran pemilu yang besar, sementara saat ini masih dilanda pandemi.
\"Kita kan masih sibuk dengan Covid-19, keadaan masih begini, dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan, kenapa kita mesti buru-buru,” kata Luhut.
Namun, kata dia, penundaan Pemilu 2024 tentunya juga harus melalui proses panjang hingga ke pembahasan di DPR.
“Kalau memang nanti prosesnya jalan sampai ke DPR, ya bagus. DPR tidak setuju, ya berhenti. Itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah,” kata Luhut.
Sebelumnya, Pakar dan analis media sosial, Ismail Fahmi membantah Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut sebanyak 110 juta warga net setuju tunda Pemilu 2024.
\"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?\" tanya Islam Fahmi melalui Twitter-nya, @Ismailfahmi dilansir Sabtu 10 Maret 2022.
Pendiri Drone Emprit ini menyebut, setidaknya hanya ada 10 ribu lebih pengguna media sosial yang berbicara soal penundaan Pemilu 2024. Data itu diperoleh dari Lab45 sejak 2021. Dari 10 ribu itu, mayoritas menolak tunda pemilu.