JAKARTA - Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali diungkapkan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di hadapan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin.
\"Saya sebelum naik panggung ditegur oleh Kiai Maruf. Tadi Ketua PMII menolak pemilu ditunda. Ini yang mau pidato (Cak Imin) yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa nggak boleh? Emang negara demokrasi nggak boleh usul? Iya kalau PMII menolak ya nggak papa. Kan negara demokrasi, boleh ditolak,\" kata Cak Imin dalam Peringatan Harlah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII ke-62 di Jakarta, seperti dikutip FIN dari chanel Youtube NU Channel, Senin (18/4).
Menurut Cak Imin, usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut untuk membantu Kiai Maruf Amin di akhirat kelak.
\"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Maruf. Dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Maruf? Supaya nanti di akhirat kalau ditanya kurang ini itu, mesti alasannya karena dua tahun pandemi, nggak bisa apa-apa,\" seloroh Cak Imin.
Dia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 benar-benar menghentikan hampir semua aktivitas.
\"Dua tahun stag nggak ngapa-ngapain tho. Kita pertemuan aja susah kan. Anggaran di DPR habis untuk ngurusin pandemi. IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun. Iya wajar kalau ada usulan itu. Tapi kalau ditolak juga nggak apa-apa. Namanya juga usulan. Saya berterima kasih karena di alam demokrasi ini bebas usul, bebas menolak,\" paparnya.
Dikatakan yang namanya usulan tidak perlu didemo. Sebab, hanya sebatas usulan saja.
\"Wartawan jangan tulis. Nanti wartawan nulisnya Cak Imin ngotot penundaan, gitu. Nggak saya nggak ngotot. Saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMII menolak ya sami\'na wa atho\'na (kami mendengar dan kami taat) kan gitu aja,\" tutur Cak Imin.
Apalagi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo sikapnya sudah jelas bahwa Pemilu 2024 tetap akan digelar pada 14 Februari. Seperti diberitakan beberapa menteri belakangan gencar bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.
Berlawal dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Terhitung dua kali Bahlil Lahadalia berbicara terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan.
Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik. Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
Kemudian muncul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Satu lagi, usulan penundaan Pemilu 2024 muncul dari Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. (fin/zul)