PSGR - UNJA Luncurkan Book Chapter Evaluasi Prabowo-Gibran
PSGR - UNJA Luncurkan Book Chapter Evaluasi Prabowo-Gibran--
JAMBIEKSPRES.CO.ID - Pusat Studi Strategic Politik dan Resiliensi Pemerintahan (PSGR) bersama Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) menggelar kegiatan Diseminasi Book Chapter bertajuk "Dua Tahun Kepemimpinan Nasional Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka: Evaluasi pada Sisi Politik, Pemerintahan, Sosial, dan Hubungan Internasional." Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Serbaguna Lantai 3 Gedung Unifac Universitas Jambi, Selasa (6/10/2026).
BACA JUGA:MK Menyatakan Tidak Dapat Mendiskualifikasi Gibran dari Jabatan Wakil Presiden
Diseminasi menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta Muhammad Putra Hutama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Forum ini menjadi ruang akademik untuk memaparkan hasil kajian sekaligus membuka diskusi kritis mengenai dinamika dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:MK Menyatakan Tidak Temukan Bukti Penyerta Ijazah SMA Gibran dalam Pertimbangan Putusan PHPU
Direktur PSGR, Dimas Subekti, mengatakan book chapter tersebut merupakan wujud kontribusi nyata para peneliti PSGR dalam memberikan masukan akademis kepada pemerintah melalui kajian yang disusun dari berbagai perspektif. "Book chapter ini merupakan kontribusi nyata para peneliti PSGR untuk memberikan catatan kritis dan akademis terhadap pemerintahan hari ini. Kajian yang kami susun melihat berbagai perspektif secara komprehensif, mulai dari aspek politik, pemerintahan, sosial hingga hubungan internasional," ujarnya.
BACA JUGA:MK Putuskan Gugatan Terkait Syarat Pendidikan Gibran Tidak Dapat Diterima
Menurut Dimas, hasil penelitian yang dituangkan dalam buku tersebut diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ke depan. "Kami berharap karya ini bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, mahasiswa, maupun para pemangku kepentingan lainnya untuk melihat perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus menjadi bahan refleksi dalam penyelenggaraan pemerintahan berikutnya," katanya.
BACA JUGA: Waspada ISPA! Kasus di Batang Hari Tembus 3.000 Kasus hingga Oktober
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D., menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi menyusun book chapter tersebut. Menurutnya, hasil karya akademik akan selalu memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat dan pengambil kebijakan. "Kami mengapresiasi seluruh penulis yang telah menyelesaikan buku ini. Kami meyakini bahwa kontribusi akademis itu seperti air yang terus mengalir mengikuti jalurnya hingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Rio.
Ia menegaskan bahwa kegiatan diseminasi tidak hanya bertujuan memperkenalkan buku kepada publik, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih luas. Oleh karena itu, mahasiswa, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan diundang untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun masukan terhadap berbagai kebijakan nasional selama dua tahun terakhir.
BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan, PT Kaswari Unggul Tanam Jagung Pakan Bersama Polsek Geragai
Dalam sesi pembahasan, para penulis mengangkat sejumlah isu strategis yang dinilai menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya meliputi fenomena politik balas budi yang ditandai dengan banyaknya kursi menteri dan wakil menteri dalam kabinet, konstruksi sosial, tingkat kepercayaan publik, serta legitimasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah maraknya kasus korupsi, hingga titik balik kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui forum ini, PSGR dan JISIP UNJA berharap hasil kajian yang telah dituangkan dalam book chapter dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus menjadi referensi ilmiah dalam mengevaluasi arah kebijakan nasional secara objektif, kritis, dan berbasis penelitian. (kar)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




