Susul Kesuksesan B50, Program E50 Jadi Tumpuan Baru Ketahanan Energi

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pemerintah mulai menyusun program E50 untuk menekan ketergantungan pada impor bensin dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Langkah ini diambil menyusul keberhasilan program B50 dalam menekan impor solar.

BACA JUGA:Wuling Air ev Bebas Pokok PKB di Jakarta, Pemilik Cukup Bayar Kewajiban Sekitar Rp143 Ribu per Tahun

Arahan penyusunan program E50 disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) pertama tahun 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).

Pengembanan program campuran etanol sebesar 50 persen ini diproyeksikan dapat menekan angka konsumsi bensin nasional yang saat ini mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.

BACA JUGA:Gelar Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR, Kejar Target 3 Juta Bidang

Langkah ini dirancang selaras dengan upaya peningkatan produksi minyak nasional dari sisi hulu, seperti percepatan eksplorasi cekungan baru dan optimalisasi puluhan ribu sumur tua.

Di samping itu, pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang berada langsung di bawah Presiden demi memangkas hambatan perizinan lintas sektor.

BACA JUGA:Kafilah Provinsi Jambi Menanti Hasil Terbaik Usai Dua Finalis Tuntaskan Penampilan di MTQ Nasional XXXI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi instruksi Presiden terkait replikasi keberhasilan program B50 ke dalam pengembangan bahan bakar E50.

"Kami mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden untuk mempelajari kesuksesan B50 dan menerapkannya untuk E50. Dan Bapak Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50," ujar Bahlil ditemui di Istana Merdeka usai pertemuan, Kamis (17/9).

BACA JUGA:Sabu, Ekstasi hingga Etomidate Bernilai Miliaran Disita, 5 Tersangka Diringkus Polresta Jambi

Bahlil juga menekankan pentingnya intervensi teknologi serta tata kelola profesional pada sektor hulu minyak guna menopang kemandirian energi nasional. "Sumur-sumur tua yang kita miliki akan kita intervensi dengan teknologi selain itu Presiden juga meminta untuk dikelola secara profesional dan tidak boleh ada pelanggaran atau dijual di tempat produksi dari sumur-sumur tua kita yang berjumlah 45.000 sumur tersebut," lanjutnya.

Ia pun menambahkan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi kunci agar upaya peningkatan lifting minyak tidak terhambat.

Sumber: