MBG: Antara Janji Gizi dan Realitas Belanja Birokrasi

Oleh: Risky Setiawan, Prodi Ilmu Pemerintahan, UIN STS Jambi. 

Coba bayangkan ini: program makan bergizi untuk anak-anak Indonesia punya anggaran Rp71 triliun. Tapi dari sekian triliun itu, uang yang benar-benar dialokasikan untuk menyediakan makanannya—inti dari program ini—hanya Rp242,8 miliar. Sementara untuk beli motor listrik saja, Badan Gizi Nasional (BGN) menganggarkan Rp1,2 triliun. Lima kali lipat lebih besar dari dana makanannya sendiri.

Belum cukup sampai di situ. Publik juga dibuat geleng kepala saat tahu BGN menganggarkan Rp6,9 miliar hanya untuk kaos kaki—dengan harga satuan mencapai Rp100.000 per pasang untuk jenis lapangan. Lalu ada tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 seharga Rp17,93 juta per unit dari e-katalog, padahal harga pasarannya hanya Rp9–12 juta. Ditambah pakaian dan perlengkapan seragam yang total menyedot Rp622,3 miliar. Ini program makan bergizi atau program belanja seragam?

Persoalan ini penting untuk dibedah sekarang, bukan nanti, karena MBG adalah program paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah Indonesia dalam sejarah program gizi nasional. Anggarannya bukan main-main: Rp71 triliun di APBN 2025, dengan target menyasar 82,9 juta penerima—dari balita, pelajar, hingga ibu hamil.

Ketika program sebesar ini sudah bermasalah di komposisi anggaran sejak hari pertama, maka yang sedang kita bicarakan bukan lagi soal kesalahan teknis. Ini soal arah kepemimpinan.

Perbandingannya menohok: anggaran motor listrik Rp1,2 triliun, tablet Rp508,4 miliar, pakaian dan seragam Rp622,3 miliar—total ketiganya sudah melampaui Rp2,3 triliun. Sedangkan anggaran untuk makanannya sendiri hanya Rp242,8 miliar. Ini bukan soal selisih sedikit. Ini soal prioritas yang terbalik secara fundamental.

Ada teori lama dalam kepemimpinan yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik bisa dibaca dari cara ia mengalokasikan sumber daya—karena di situlah nilai-nilai sejatinya terlihat, bukan dari pidatonya. 

Kalau ukuran itu kita pakai, maka komposisi anggaran MBG ini bercerita banyak. Program yang lahir dari janji “memastikan anak Indonesia tumbuh sehat” ternyata lebih banyak menggelontorkan uang untuk motor listrik merek Emmo Mobility tipe JVH Max seharga Rp49,95 juta per unit dan JVH GT Rp48,84 juta per unit—total 21.000 unit sekaligus—daripada untuk bahan makanan yang hendak disajikan.

Pemerintah berdalih bahwa motor, tablet, dan seragam adalah kebutuhan operasional yang wajar. Mungkin ada benarnya. Tapi “wajar” bukan berarti “tidak perlu dipertanyakan.” Harga tablet di e-katalog yang dipatok Rp17,93 juta—sementara di pasaran barang serupa bisa dibeli Rp9–12 juta—adalah selisih yang terlalu besar untuk disebut kebetulan. Selisih Rp5–38,9 juta per unit, dikalikan ribuan unit, hasilnya bukan angka yang bisa dianggap remeh.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan penjelasan memadai dari para pemimpin yang bertanggung jawab. BGN belum memberikan klarifikasi resmi soal selisih harga tablet. Tidak ada pejabat yang turun bicara ke publik secara transparan. Pemimpin yang diam ketika rakyat bertanya bukan pemimpin yang tenang—ia adalah pemimpin yang abai.

Solusi dan Saran: 

Pertama, audit menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN harus dilakukan sekarang, sebelum anggarannya habis. BPK perlu diminta melakukan audit tematik khusus yang mencakup kewajaran harga, urgensi pengadaan, dan kesesuaian barang dengan tujuan program. Hasilnya harus dibuka ke publik—bukan disimpan dalam laci birokrasi.

Kedua, komposisi anggaran MBG harus dikoreksi. Tidak masuk akal secara moral dan logika jika anggaran motor listrik lima kali lebih besar dari anggaran makanannya. DPR perlu segera memanggil Kepala BGN untuk memberikan penjelasan dan jika perlu, melakukan realokasi anggaran agar porsi makanan menjadi yang terbesar—sesuai nama dan tujuan program.

Ketiga, mekanisme pengaduan publik yang berfungsi nyata harus dibangun. Masyarakat yang menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan MBG di lapangan harus punya saluran resmi yang benar-benar ditindaklanjuti—bukan sekadar kotak saran digital yang diabaikan. Kepercayaan publik dibangun dari tindakan, bukan dari janji.

Sumber: