Minta Pemkot Bentuk Tim Zona Merah, Fasha Siap Kawal di Senayan

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Persoalan zona merah eks aset Pertamina di Kota Jambi resmi naik kelas. Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Syarif Fasha menyatakan komitmen mengawal langsung aspirasi ribuan warga terdampak hingga ke tingkat kementerian dan DPR RI.

BACA JUGA:Tahun 2026, Pemerintah Siapkan Anggaran Belasan Triliun untuk Guru Keagamaan

Komitmen itu disampaikan dalam dialog bersama Forum Warga Tolak Zona Merah yang digelar di Kota Jambi, Minggu (21/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keresahan atas status tanah mereka yang tiba-tiba ditetapkan masuk zona merah, meski telah bersertifikat dan ditempati puluhan tahun.

BACA JUGA:Sejarah! Elon Musk Orang Pertama dengan Kekayaan 12.000 Triliun Rupiah Lebih

Anggota DPR RI Komisi XII, Syarif Fasha, menegaskan persoalan zona merah bukan isu sederhana. Menurutnya, kasus ini menyangkut hak kepemilikan tanah masyarakat dan melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Keuangan.

“Ini bukan masalah kecil. Dampaknya luas dan menyentuh ribuan kepala keluarga. Karena itu penyelesaiannya juga harus lintas sektor,” ujar mantan Wali Kota Jambi dua periode tersebut.

Fasha mengungkapkan, banyak sertifikat tanah warga diterbitkan sebelum adanya penyerahan peta konsesi Pertamina. Akibatnya, masyarakat membeli tanah secara sah, membangun rumah, bahkan pengembang mengembangkan perumahan tanpa mengetahui wilayah tersebut masuk dalam aset negara.

“Warga tidak salah. Mereka membeli tanah bersertifikat, membayar pajak, dan tinggal di sana bertahun-tahun,” tegasnya.

Ia menyebutkan, penertiban aset Pertamina dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan karena aset tersebut secara hukum merupakan milik negara. Kondisi ini kemudian memicu penetapan zona merah yang berdampak pada lebih dari 5.000 kepala keluarga di Kota Jambi.

Namun demikian, Fasha menyayangkan belum adanya koordinasi intensif dari Pemerintah Kota Jambi dengan DPR RI, khususnya Komisi XII, untuk memperjuangkan persoalan tersebut ke tingkat pusat.

“Sampai sekarang yang menyampaikan baru DPRD. Padahal, sinergi Pemkot dan DPR RI sangat penting agar persoalan ini bisa diperjuangkan maksimal,” katanya.

Fasha juga menekankan pentingnya kekompakan warga. Ia meminta peran aktif ketua RT untuk memimpin dan menyatukan sikap masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka.

“Kalau mau berjuang, warga harus kompak. Ketua RT jangan ragu memimpin,” ujar Fasha

 

Sumber: