Beredar Kabar Rotasi Besar-besaran Pejabat Sungai Penuh

SUNGAIPENUH, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Beredar kabar dikalangan pejabat Sungai Penuh aka dilakukan rotasi jabatan. rotasi dilakukan karena memang ada kinerja pejabat yang kurang baik. Selain itu dalam rangka penyegaran dan mengisi kekosongan jabatan.

BACA JUGA:Bupati BBS Pimpin Rapat Persiapan MTQ ke -54 Tingkat Provinsi di Muaro Jambi

Banyak juga pihak menilai Pemerintahan Kota Sungai Penuh saat ini membutuhkan penyegaran serius di tubuh birokrasi. Wali Kota Sungai Penuh, Alfin Bakar, perlu segera melakukan rotasi dan pergantian pejabat secara besar-besaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:Bupati Resmikan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Batang Asam

Pasalnya, banyak pejabat yang saat ini menduduki jabatan strategis dinilai tidak sesuai dengan keilmuan dan pengalaman kerja mereka. Kondisi tersebut dianggap membuat kinerja pemerintahan menjadi stagnan alias mandeg.

“Sebagian besar pejabat yang ada sekarang bukan ditempatkan berdasarkan kompetensi, tapi karena faktor politik. Akibatnya, kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan tidak berjalan efektif,” ujar Mukhri salah seorang tokoh masyarakat Sungai Penuh. 

Ia menegaskan, Wali Kota perlu memilih pejabat yang memiliki wawasan konkret, kemampuan manajerial, serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas untuk membangun Kota Sungai Penuh.

“Walikota memang dituntut untuk melakukan pergantian pejabat eselon II dan III. Cari pejabat yang benar-benar kompeten dan memiliki dedikasi tinggi, bukan sekadar loyalitas politik,” tegas Antoni. 

Dari hasil penelusuran dan kritik masyarakat, terdapat sejumlah jabatan yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman pejabatnya, antara lain:

Dinas Perhubungan-dijabat oleh ASN berlatar belakang guru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan-latar belakang pertanian. Dinas Koperasi dan UMKM-tidak sesuai bidang. 

Selain itu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)-berlatar belakang guru. Dinas Pariwisata-berlatar belakang guru. Dinas Pekerjaan Umum (PU)-tidak sejalan dengan keahlian teknis. 

Ada lagi di Dinas Kesehatan-tidak berlatar belakang medis. Dinas Pendidikan-guru, namun kurang pengalaman manajerial. Bappeda-berlatar belakang hukum. Sedangkan di Dinas Pertanian-dijabat oleh PPL yang dinilai kurang berkompeten. 

Demikian juga di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Satpol PP, serta Damkar-juga dinilai perlu pembenahan struktural.

Kondisi ini disebut-sebut menyebabkan banyak program pembangunan berjalan lambat, bahkan sebagian terhenti karena pejabat tidak memahami substansi teknis bidang yang mereka pimpin.

Sumber: