Kemkomdigi Kolaborasi Dalam Percepat Transformasi Digital Pemerintah

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama sejumlah kementerian/lembaga lain berkolaborasi dalam mempercepat upaya transformasi digital pemerintahan melalui Komite Percepatan transformasi Digital Pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan kolaborasi ini menjadi tindak lanjut arahan presiden untuk mempercepat persiapan digitalisasi pemerintahan agar berjalan lebih efisien, transparansi, dan hemat.

BACA JUGA:Minyak Tengkawang sebagai Pengawet Alami Marshmallow Butelang di UMKM Nurchery

"Pada dasarnya (kolaborasi) ini untuk melaksanakan arahan Presiden untuk persiapan pemerintahan digital, agar ada efisiensi, agar ada transparansi, dan penghematan-penghematan yang dilakukan dengan memindahkan layanan-layanan yang tadinya non-digital ke digital," kata Meutya saat ditemui di Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa, dikutip dari antara. 

BACA JUGA:Wamenkomdigi Ajak Publik Waspadai Konten Provokatif Buatan AI

Adapun Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dipimpin oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan serta dua wakil yakni Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Selain itu, komite ini juga turut melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan kementerian/lembaga lainnya.

Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan menjalankan proyek uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program Perlindungan Sosial agar distribusi kepada penerima manfaat dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

"Di mana kita pahami bahwa banyak data-data sosial yang kurang tepat, atau bahkan salah sasaran. Dengan digitalisasi ini diharapkan nanti data-datanya bisa lebih baik, dan mereka yang memang berhaklah yang mendapatkan bantuan sosial," ujar Meutya.

Diketahui, pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

“Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan.

Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.(ANTARA) 

 

Sumber: