Perkuat Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris, Kanwil Kemenkum Jambi Lantik PAW MPWN

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM JAMBI akan menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi JAMBI dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di beberapa wilayah Kabupaten/Kota. 

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi.

BACA JUGA:Jepang Dominan, Timnas Indonesia Takluk 6-0

Pelantikan ini mencakup anggota PAW dari unsur pemerintah, notaris, dan akademisi untuk wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.

Perkuat Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris, Kanwil Kemenkum Jambi Lantik PAW MPWN-Foto: Istimewa-

Dalam surat resmi pemanggilan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi Idris menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari pembaruan struktur pengawas notaris guna memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah Jambi. 

BACA JUGA:Dugaan Kecurangan Distribusi BBM di Jambi Terungkap, SPBU Alami Kerugian 2-3 Ton Sebulan

Pengisian posisi PAW dilakukan agar pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta yang dilantik diminta hadir dengan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk pria dan Kebaya Nasional untuk wanita. Informasi tambahan terkait teknis pelaksanaan dapat diperoleh melalui narahubung yang telah disediakan.

Adapun daftar nama calon yang akan dilantik terdiri dari puluhan anggota yang berasal dari unsur:

Pemerintah, diantaranya Fatriansyah, Diana Yuli Astuti, Solihan, dan lainnya;

Notaris, diantaranya Siti Ayuna Sari, Zulfadli, Yeni Puji Hartini, dan lainnya;

Akademisi, diantaranya Prof. Dr. Elita Rahmi, Dr. Rosmidah, Dr. Supeno, dan lainnya.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan struktur Majelis Pengawas Notaris di Provinsi Jambi semakin solid dan mampu menjalankan peran pengawasan secara profesional dan berintegritas, demi mendukung pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.(*)

Sumber: