Tingkat Hunian Hotel di Pekanbaru Tahun 2024 Capai 48 Persen

Penjabat Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah I (Rakerda I) Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Riau Tahun 2025. -Foto : ANTARA/HO-Pemkot Pekanbaru-
PEKANBARU, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Tingkat hunian hotel di kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada tahun 2024 mencapai 48 persen dan mengalami peningkatan sebanyak 4 persen dibanding tahun 2023 yang hanya 44 persen.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 itu, 48 persen tingkat okupansi hotel. Ada peningkatan dari tahun 2023 hanya 44 persen, naik 4 persen," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat, di Pekanbaru, Rabu.
Meski demikian, katanya lagi, okupansi hotel ini perlu tambahan kunjungan. Untuk itu, dia berharap ada inovasi dari pengelola hotel untuk dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan hunian.
Hal itu dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas destinasi wisata, seperti adanya tempat salat yang nyaman, aman, arah kiblat, dan Al Quran dan mungkin juga kitab agama lain juga ada.
Roni Rakhmat juga menyinggung perlunya sertifikasi halal makanan dan minuman. Pasalnya itu juga menjadi dasar para turis wisatawan untuk mencoba menu restoran dan makanan.
Berbicara wisata halal, Roni Rakhmat melanjutkan, ada perbedaan pandangan. Dia menyampaikan, wisata halal adalah bagaimana menambah fasilitas untuk kemudahan umat Muslim dalam berwisata.
"Sebenarnya pariwisata halal ini adalah bagaimana kita menambah fasilitas untuk kemudahan kawan-kawan Muslim dalam berwisata. Jadi bukan memuslimkan kawan-kawan non Muslim. Jadi ini harus kita tekankan," katanya lagi.
Ia juga menyampaikan, kebijakan pusat juga selaras dengan yang dijalankan oleh daerah.
"Zaman Pak Menteri Arif pariwisata halal digalakkan. Lalu masuk Pak Sandiaga Uno dan saat ini arah kebijakan nasional ini juga harus menyesuaikan dengan daerah," ujarnya pula.(ANTARA)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: