Makan Bergizi Gratis Diluncurkan di Pusat Tapi di Provinsi Jambi Belum Dilaksanakan, Ini Penjelasan Gubernur

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Makan Bergizi Gratis (MGB) resmi diluncurkan pemerintah pusat pada hari ini (6/1/2025). Namun untuk di Provinsi JAMBI belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat mendatang.

Terkait hal itu Gubernur Al Haris menjelaskan ada beberapa alasan Jambi belum diterapkan.

Menurut Haris, sejauh ini pihaknya belum menerima Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).

"(Maka) Kita belum rapat lengkap dengan Danrem (dan Forkopimda lainnya)," sebut Al Haris (6/1) kepada Jambi Ekspres.

Menurut Haris, sebelum pelaksanaan harus dipastikan beberapa hal. Pertama, database siswa penerima sudah ada. Lalu kedua, juga perlu aturan proses distribusi dari dapur umum pemasok ke Sekolah ke siswa seperti apa.

Serta ketiga, dimana letak sistem atau pos anggarannya. Apakah di Pos Pemda atau ke TNI/Polri. 

"Ini yang belum kita dapatkan ini semua, artinya kita masih menunggu juklak juknis dan evaluasi dari pemerintah pusat," sebutnya.

Sebelumnya, dilansir dari Harian Disway.id (Induk Jambi Ekspres), Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai hari ini. Tepat pada 78 hari Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2025 lalu. 

Program ini sebelumnya dijanjikan akan dilaksanakan sebelum 100 hari Prabowo menjabat presiden. “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, Minggu, 5 Januari 2024. 

Hasan mengungkapkan, hal ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala besar secara bertahap. 

Program MBG kata Hasan tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak sekolah. Melainkan ibu hamil dan anak-anak balita juga akan menerima manfaat.

Berdasarkan informasi dari Badan Informasi dari Badan Gizi Nasional. Hari ini akan ada 190 Sentra Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi. "Setiap dapur MBG dipimpin 1 orang sarjana penggerak pembangunan indonesia yang dikirimkan oleh Badan Gizi Nasional, kemudian ada 1 ahli gizi, dan satu orang akuntan yang akan memastikan bahwa prosedurnya berjalan benar. Gizinya terpenuhi dengan baik," papar Hasan. 

190 dapur MBG ini akan tersebar di 26 provinsi. Semua dikelola dengan baik, tidak hanya soal rantai pasok, namun juga kebersihan dan higienitas makanan di dapur, sampai pengolahan limbah sampah dapur setelah program makan bergizi. Untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar prosedur yang benar. 

"Di akhir tahun 2025 nanti diharapkan ada sekitar 5000 dapur MBG yang bisa melayani setidaknya 15 juta penerima manfaat atau paling banyak 20 juta penerima manfaat," papar Hasan. (aan)

Sumber: