Mahasiswa Uji UU Pilkada, APBD Biayai Pilkada Berpotensi Disalahgunakan

JAKARTA,JAMBIEKSPRES.CO.ID – Seorang mahasiswa bernama Binti Lailatul Masruroh mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon Perkara Nomor 173/PUU-XXII/2024 ini mempersoalkan Pasal 166 UU Pilkada yang mengatur pendanaan kegiatan pilkada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Binti, terdapat potensi penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kampanye petahana.

Karena itu, Pemohon mengatakan hal ini tentu menghalangi hak konstitusional individu untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

BACA JUGA:Pendaftaran Permohonan Sengketa Pilkada Terus Mengalir, MK Menerima 283 Gugatan, Ini Rinciannya

“Sangat berpotensi terhadap kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia bahwasannya ada indikasi kepentingan politik,” ujar Binti dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diikutinya melalui daring pada Jumat (13/12/2024) di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat dikutip dari website MK.

Binti menuturkan pengalihan dana publik untuk kepentingan politik bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan publik yang baik.

Alokasi anggaran untuk kepentingan politik mengurangi pelayanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, penyalahgunaan anggaran tanpa transparansi menghilangkan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana publik sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBD selama pilkada, seperti dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pejabat daerah dapat mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

Kemudian, Pemohon mengatakan bias hukum seringkali melindungi petahana yang terlibat dalam penyalahgunaan APBD, sedangkan individu lain tidak mendapatkan perlakuan serupa.

Menurutnya, Pemohon berpotensi akan mendapatkan imbas seperti dalam kasus Gubernur Bengkulu mengenai dana sebesar Rp7 miliar yang diperoleh melalui pemerasan digunakan untuk mendukung petahana sehingga merugikan dan mengancam hak individu dan profesi yang lain.

Menurut Binti, pelaksanaan pilkada seharusnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah merupakan perpanjangan tangan dan memiliki hubungan vertikal dengan KPU Republik Indonesia atau pusat.

Pemohon menginginkan agar pendanaan penyelenggaraan pilkada secara tegas dan jelas diatur dalam UU yang awalnya dibebankan pada APBD untuk kemudian diubah menjadi bersumber dari APBN sebagai anggaran yang terpusat dan independen.

Sumber: