Dinas Perkim Matangkan Rencana Penataan Wilayah Perkotaan
Editor:
Misriyanti|
Rabu 11-12-2024,16:30 WIB
Dinas Perkim melaksanakan sosialisasi rencana penataan wilayah perkotaan dan Sipaster-Foto: Istimewa-
MUARABUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Dinas Perumahan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bungo mematangkan rencana wilayah perkotaan dan Sosialisasi SIPASTER Bungo tahun 2024. Acara berlangsung di Ballroom Amaris Hotel Muara Bungo, Selasa (10/12/2024).
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bungo, Redawaty menyampaikan sosialisasi ini sangat penting dalam penataan kota kedepan.
Tak kalah penting juga Sosiasliasi Petunjuk Teknis Pengadaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Alat Penerangan Jalan (SIPASTER).
Jelas Redawaty, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo tanggal 04 April 2024 lalu yang dilanjutkan dengan rapat teknis serta survei lapangan oleh Tim Direktorat PKP Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Pemda serta Balai PPW Jambi.
Sementara itu Sekda Bungo, Drs. Mursidi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepada segenap jajaran Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang telah mencurahkan perhatian dan kepeduliannya sehingga Kabupaten Bungo dipilih sebagai lokasi rencana pembangunan infrastruktur Permukiman yang akan dipusatkan pada kawasan Kecamatan Pasar Muara Bungo.
"Secara giografis Kabupaten Bungo merupakan kabupaten yang terletak pada jalur utama lintas tengah Sumatera dan merupakan simpul pertemuan poros barat Provinsi Jambi. Dengan letak wilayah seperti ini, menjadikan perhatian utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyediaan infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur Permukiman," ungkap Mursidi.
"Pada kesempatan ini juga, perlu saya sampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bungo sedang menjajaki atau mengupayakan penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)," sambungnya.
Untuk pembangunan infrastruktur APJ ini lanjut Mursidi, anggaran yang dibutuhkan melebihi dari kemampuan APBD Bungo.
"Sebagai contoh dari ± 8.300 titik APJ yang sudah terpasang dibutuhkan biaya ±12 milyar/tahun untuk pembayaran rekening listrik dan ±6 milyar/tahun untuk pemeliharaan dan pengembangan APJ, biaya ini cendrung meningkat dari tahun ke tahunnya. Sedangkan penyebab meningkatnya biaya ini antara lain banyaknya APJ yang rusak atau tidak berfungsi, adanya APJ tampa meterisasi," paparnya.(aes)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
