A Ridwan Resmi Dilantik sebagai Ketua FORSESDASI Jambi, Fokus Perkuat Kolaborasi dan Sinergi Antar Sekda

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota JAMBI, A Ridwan resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Komisariat Wilayah (Komwil) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Provinsi JAMBI periode 2024-2027.

Prosesi Pengukuhan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Minggu malam (01/12/2024) itu, dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman atas nama Gubernur Jambi Al Haris. Dengan ditandai Pembacaan Ikrar, penyerahan Bendera Pataka, dan penyematan Pin kepada Ketua FORSESDASI terpilih A Ridwan.

Acara pengukuhan itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih, Wakil Ketua II DPP FORSESDASI yang juga menjabat sebagai Sekda Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid, Kepala Daerah/perwakilan se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang dikukuhkan dalam kepengurusan FORSESDASI Provinsi Jambi periode 2024-2027.

Dalam sambutannya sebagai ketua terpilih FORSESDASI Provinsi Jambi, Sekda kota Jambi A Ridwan menyampaikan apresiasinya.

"Terimakasih kepada bapak Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi atas fasilitasinya, serta rekan-rekan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua Komisariat Wilayah FORSESDASI ini," ujarnya. 

Sekda A Ridwan berharap dengan terbentuknya FORSESDASI Provinsi Jambi, akan dapat lebih meningkatkan sinergisitas di antara para Sekda serta menguatkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

Terimakasih kepada Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi serta rekan-rekan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk menjadi Ketua Komisariat Wilayah FORSESDASI ini," ujar Ridwan.

Ridwan menambahkan, terbentuknya FORSESDASI Provinsi Jambi akan dapat lebih meningkatkan sinergisitas di antara para Sekda serta penguatan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

"Inilah misi dari FORSESDASI, bagaimana organisasi ini bisa menjadi wadah silaturrahmi serta menjadi media untuk membangun kolaborasi antar para Sekda dalam menjalankan tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah," tambah Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan tujuan dibentuknya FORSESDASI juga sebagai langkah strategis menguatkan peran Sekda dalam menjalankan tupoksinya sebagai komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator untuk menjembatani dan membantu Kepala Daerah mewujudkan visi dan misinya, serta menyiapkan, menyusun, dan menyepakati program legislatif daerah dengan DPRD.

"FORSESDASI juga dapat menjadi Wadah untuk saling berbagi best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda, diantaranya dalam penyusun kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan, pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan, dan yang tak kalah strategisnya adalah peran Sekda dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah dimana Sekda menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertanggungjawab dalam mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBD serta bertanggung jawab dalam pengelolaan aset/barang milik daerah," terang Sekda A Ridwan.

Kata Ridwan, hasil pengukuhan FORSESDASI Provinsi Jambi periode 2024-2027 itu akan dilaporkan ke DPP FORSESDASI pusat untuk bahan Rakornas pada tanggal 11 Desember di Kalimantan Timur yang akan datang.

"Pengukuhan yang bara saja dilaksanakan malam ini akan dilaporkan ke DPP FORSESDASI untuk bahan Rakornas yang akan datang, selamat bekerja rekan-rekan FORSESDASI, mari kita besarkan organisasi ini untuk suksesnya pembangunan daerah," pungkas A Ridwan.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Jambi Sudirman usai mengukuhkan Komwil FORSESDASI Provinsi Jambi mengatakan, bahwa pengukuhan itu sebagai momentum penting untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sumber: