Kemenko Marves Luncurkan Sekretariat GBFA dan Tandatangani LOI di Bali, Dorong Investasi untuk Aksi Iklim

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) resmi meluncurkan Sekretariat Global Blended Finance Alliance (GBFA) dan melakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan sejumlah pihak di Nusa Dua, Bali, pada Senin, 20 Mei 2024.

GBFA G20 Bali adalah sebuah organisasi internasional yang digagas oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang mewakili Asia dalam sistem Bretton Woods, dengan tujuan mendukung percepatan investasi dalam aksi iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memajukan blended finance dalam proses G20. Ia menekankan bahwa inisiatif ini mencerminkan visi Indonesia untuk mencapai kemakmuran global.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas inisiatif Indonesia dalam pembentukan GBFA di Bali.

"Saat ini, mekanisme blended finance telah diterapkan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan untuk memperkuat pelaksanaan program strategis nasional, seperti di bidang kehutanan, transisi energi, dan generator turbin gas," jelas Luhut.

Luhut menambahkan bahwa hasil dari Deklarasi Pemimpin G20 Bali menunjukkan bahwa GBFA merupakan inisiatif inovatif yang menerapkan prinsip-prinsip blended finance dari G20. Inisiatif ini bertujuan untuk menyalurkan blended finance guna mendukung transisi ramah lingkungan bagi negara-negara berkembang dan kepulauan, serta memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan.

Melalui GBFA Bali, Luhut berharap Kerja Sama Selatan-Selatan dapat memanfaatkan kekuatan dari berbagai komunitas untuk mendorong kemajuan menuju tujuan bersama. Kolaborasi dan solidaritas antar negara diharapkan dapat semakin dipupuk melalui inisiatif ini.

Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh negara anggota, khususnya kepada Uni Emirat Arab (UEA), Fiji, Perancis, Sri Lanka, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Luksemburg, dan Kanada yang telah bergabung sebagai calon anggota pendiri.

"Kami mengundang negara-negara untuk secara inklusif menyusun roadmap menuju organisasi internasional dan kerja sama yang konkret," tambahnya. Negara-negara anggota pendiri yang menandatangani LOI antara lain Kanada, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Perancis, Kenya, Luksemburg, Sri Lanka, UEA, dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dipimpin oleh Mari Elka Pangestu sebagai Presidential Special Envoy for Climate Finance, Sekretariat GBFA G20 Bali yang berpusat di Kawasan Ekonomi Khusus Sanur akan dikoordinasikan di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.

Sebelum peluncuran resmi, Sekretariat GBFA telah menyelenggarakan Tri Hita Karana Forum - World Economic Forum G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialog. Dialog ini membahas berbagai topik penting seperti transisi energi yang adil, ekonomi biru yang meliputi hutan bakau dan lamun, infrastruktur, pariwisata, dan kesehatan. Acara peluncuran dan penandatanganan LOI GBFA G20 Bali dihadiri oleh delapan negara anggota pendiri bersama dengan tiga perwakilan negara G20, pusat keuangan dunia, negara kepulauan, dan negara-negara Afrika. Kegiatan ini menunjukkan komitmen global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mencapai SDGs melalui kolaborasi dan inovasi finansial.

GBFA sendiri merupakan wadah penting untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam bidang investasi iklim. Dengan adanya dukungan dari berbagai negara anggota, GBFA diharapkan dapat mempercepat implementasi aksi iklim dan pencapaian SDGs di berbagai negara berkembang. Organisasi ini juga berperan penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip blended finance ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Luhut juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan blended finance. Menurutnya, kerjasama yang baik antara sektor publik dan swasta akan menjadi kunci keberhasilan GBFA dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. "Kita perlu memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk proyek yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujarnya.

Peluncuran GBFA juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan peran aktifnya dalam komunitas internasional, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global untuk mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Selain itu, Sekretariat GBFA diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan koordinasi bagi berbagai inisiatif finansial yang berkaitan dengan aksi iklim dan SDGs. Dengan dukungan dari komunitas internasional, Sekretariat ini akan mengembangkan berbagai program dan proyek yang dapat diimplementasikan di berbagai negara anggota.

Dalam kesempatan tersebut, Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Sekretariat GBFA akan fokus pada pengembangan kebijakan dan strategi yang inovatif untuk mendukung investasi iklim. "Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi finansial yang dapat mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon," katanya.

Dengan peluncuran Sekretariat GBFA dan penandatanganan LOI ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Inisiatif ini diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai pemimpin dalam upaya pencapaian SDGs dan aksi iklim.

Sumber: