Kritik Terhadap Bea dan Cukai Mendapat Perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menjadi sorotan publik akibat beberapa kasus kontroversial yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan untuk menanggapi kritik tersebut, menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Salah satu kasus yang viral adalah pengiriman sepatu senilai Rp10 juta yang dikenai bea masuk lebih dari Rp30 juta.

Sri Mulyani menyatakan bahwa kasus tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian nilai sepatu yang dikirim dari luar negeri.

Bea Cukai melakukan koreksi terhadap nilai tersebut, sehingga pembayaran denda dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman, bukan oleh penerima barang.

Kemudian, terdapat kasus lain yang menimbulkan kontroversi, yaitu pengiriman barang hibah untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ditagih dengan jumlah yang fantastis untuk proses pembebasan bea masuk. Sri Mulyani telah meminta Bea Cukai untuk membebaskan barang tersebut karena merupakan hibah.

Selain itu, ada pula kasus pengiriman action figure yang mengundang protes di media sosial. Meskipun barang tersebut merupakan hadiah dari perusahaan robot, namun nilai yang dilaporkan oleh perusahaan jasa kiriman dinilai lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga koreksi dilakukan oleh Bea Cukai.

Para pengamat menyoroti bahwa kasus-kasus tersebut terjadi karena adanya oknum-oknum di Bea dan Cukai yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan kelemahan aturan demi keuntungan pribadi, seperti menetapkan harga barang secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan lebih.

Trubus Rahadiansyah, seorang pengamat kebijakan publik, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal di DJBC menjadi salah satu faktor utama terjadinya masalah ini. Pengawasan yang dilakukan secara internal sulit untuk ditegakkan dengan tegas.

Ronny P Sasmita, seorang analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mengatakan bahwa keluhan-keluhan yang viral belakangan hanyalah puncak gunung es dari berbagai kekurangan dalam pelayanan Bea Cukai. Dia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan governance dari DJBC sebagai langkah awal dalam membenahi sistem.

Kemenkeu, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, memiliki kesempatan emas untuk melakukan reformasi birokrasi di DJBC.

Hal ini memerlukan perbaikan dalam pengawasan kinerja, peningkatan standar etika kinerja, serta kemudahan partisipasi publik dalam mengawasi kinerja DJBC. (*)

Sumber: