Al Haris Gugat MK, Minta Pilkada 2024 Digelar 2 Gelombang

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Gubernur Jambi Al Haris mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagaimana dilansir dari website MK, gugatan Al Haris teregister dengan nomor perkara 27/PUU/XXII/2024 tertanggal 29 Januari 2024.

Gugatan ini dilayangkan Al Haris bersama 10 Kepala Daerah lainnya  yang bertindak sebagai pemohon. Mereka adalah Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Walikota Makassar, Walikota Bontang, Walikota Bukittinggi.

PROMO JANUARI 2024 SILAKAN KLIK https://www.mitsubishi-motors.co.id/promo/program-penjualan-mitsubishi-motors-januari-2024?utm_source=JambiEkspress&utm_medium=CPM&utm_campaign=XFORCE&utm_term=DIGI_ADS_XFORCE&utm_content=XFORCE_Promo_January_2024

BACA JUGA:Gubernur Sumbar, Walikota Bukittinggi dan Bupati Rokan Hulu Gugat MK Gegara Masa Jabatan Terpangkas

Adapun UU Pilkada yang digugat yakni ketentuan Pasal 201 Ayat 7, 8 dan 9 masa jabatan Kepala Daerah. Pasal tersebut berkaitan dengan desain keserentakan pilkada 2024 yang dinilai merugikan sejumlah Kepala Daerah akibat terpangkasnya masa jabatan.

Dalam gugatannya, Al Haris menunjuk Visi Law Office selaku kuasa hukum, beberapa diantaranya yakni Donal Fariz, Rosamala Aritonang dkk. Para pemohon meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dibagi menjadi dua gelombang.

Pelaksanaan dua gelombang dinilai jadi solusi atas problem teknis pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mulai dari keamanan hingga masa jabatan kepala daerah. (aiz)

Sumber: