Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jambi, telah dilakukan Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang sebelumnya dijabat Rio Tirta.,S.E.,M.Acc.,CSFA, digantikan Paula Henry Simatupang, S.E.,M.Si.,Ak.CA.,CFrA.,CPA (Aust).,CSFA.,ACPA, yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Rio Tirta.,S.E.,M.Acc.,CSFA kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat baru, dan kepada pejabat lama selamat bertugas di Provinsi Naangroe Aceh Darussalam.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi--

“Jadi kami berterima kasih banyak untuk pejabat lama dalam melakukan langkah, agar kami para pejabat didaerah dapat menggunakan dana Negara dengan sebaik-baiknya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Semasa kepemimpinan pak Rio Titra (Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang lama, red) selama hampir tiga tahun berjalan cukup baik,” kata Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos.,M.H kemarin (15/1).

Foto bersama Anggota V BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda, Rektor Universitas Jambi, Rektor UIN STS Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi--

Dirinya pun menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini masih terdapat kekurangan saat BPK melakukan pemeriksaan. Arahan pun tetap dilakukan oleh BPK agar pemda=pemda dapat mengatur tata kelola keuangan yang baik, sehingga pembangunan daerah pun dapat berjalan dengan baik.

Foto bersama Anggota V BPK RI , Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi--

“Semoga pak Rio Tirta sukses berdinas ditempat yang baru, dan selamat dating kepada pak Paula Henry Simatupang (Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang baru, red) di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Foto bersama Anggota V BPK RI , Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Forkopimda, Anggota KY periode 2005-2010, Kepala Instansi Vertikal se-Provinsi Jambi dan Pejabat Administrator dilingkungan BPK Perwakilan Provins--

Sementara, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, DR. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.,CSFA, CGRE, CertifiedDA, CFrA dalam arahannya menyampaikan, Jum’at 27 Oktober 2023, Sekjen BPK RI telah melantik salah satunya Paula Henry Simatupang sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Selama ini Paula Henry Simatupang merupakan spesialis sebagai Kepala Perwakilan BPK wilayah besar.

.Foto bersama Anggota V BPK RI, Gubernur, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dan Forkompimda--

“Namun penempatan di Jambi tetap harus menata daerah ini, karena Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang harus diamati. Misi kedepan bagi kami adalah bagaimana Indonesia bisa bangkit secara keseluruhan, bukan hanya daerah besar namun juga daerah kecil,” harap Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, DR. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.,CSFA, CGRE, CertifiedDA, CFrA.

Terdapat hal penting yang harus dilakukan, yakni kemana saja dan apa saja dalam penggunaan keuangan Negara, baik yang terjadi dipemerintahan, kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Karena BPK merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan amanah oleh konstitusi sebagai badan pemeriksa keuangan di Republik Indonesia. Satu-satunya lembaga yang bisa menghitung kerugian Negara pun hanya BPK.

.Penyerahan buku memori akhir jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang lama kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang baru--

“Posisi BPK yang tampil secara menakutkan pada entitas itu salah dan harus diperbaiki, siapapun yang menjadi petugas Negara untuk tetap berbuat banyak bagi masyarakat, agar masyarakat ikut merasakan arti kemerdekaan. BPK pun harus merubah penampilan dan mengambil posisi sebagai mitra dalam tanda kutip ya, namun tetap mengedepankan independensi dan profesionalisme. Kita sama-sama membuka komunikasi yang baik, dan mengetahui apa masalah yang dihadapi entitas, lalu bagaiman memecahkan masalah tersebut,” jelasnya.

Sumber: