Awas! KPK Sorot Celah Korupsi di Nomor Lambung Truk Batu Bara Jambi

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Urusan bisnis tambang batu bara di Jambi rupanya masuk dalam kantong perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satu hal yang disorot KPK adalah mekanisme pemberian nomor lambung angkutan batu bara yang belakangan diterapkan di Provinsi Jambi.

Aminuddin, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK mengatakan, beberapa celah korupsi itu bisa saja terjadi pada proses pemberlakuan mekanisme nomor lambung truk batu bara karena bisa menimbulkan celah negosiasi dan juga pungutan.

Jambi yang belum punya jalan khusus batu bara, katanya menjadi rawan pada praktek korupsi.

Dalam kesempatan ini ia juga mendorong pemerintah untuk segera bisa berkomitmen merealisasikan jalan khusus batu bara agar bisa menetapkan tarif tanpa melalui celah-celah negosiasi dan korupsi dengan pihak-pihak tertentu.

Niat KPK hadir di Jambi, juga untuk melakukan pencegahan mengingat Jambi merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa.

"Harusnya kalau dikelola dengan baik pendapatan masyarakat Jambi bisa tinggi per kapitanya, itu bisa dicapai kalau ada kemauan dan komitmen," lanjutnya dalam acara  Diskusi Media Urgensi Pencegahan Korupsi Dan Perbaikan Tata Kelola Dunia Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi yang dilaksanakan Rabu (13/9/2023).

Dalam diskusi yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi ini, ikut berbicara Sekda provinsi Jambi, Sudirman.

Dalam diskusi ini Sudirman memaparkan Pemprov Jambi sudah membuat aturan untuk menangani angkutan batu bara yang masih menggunakan jalan umum.

"Yang terjadi di Provinsi Jambi agak lain , jalan khusus belum terealisasi, untuk fokus penanganan batu bara sudah disusun di jalan darat," terangnya.

Ia berharap sesuai janji akhir 2023 sudah selesai jalan khusus yang sedang dibuat saat ini.

“Kami sudah juga mendiskusikan ini dengan KPK. Dan pada 2024 harapan kita sudah bisa direalisasikan," akunya.

Sementara itu, Freddy Haris selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Provinsi Jambi ikut memaparkan kondisi bisnis 'emas hitam' di Jambi.

"Seperti di Jambi masih menggunakan truk kecil DT 10 sedangkan di daerah lainnya pakai truk besar DT 30. Selain itu ditemukan juga di Jambi ini tidak konsisten serta masih tak kompak dan suka sifat mengadu-ngadu," katanya.

KPK melakukan diskusi dengan sejumlah media di Jamb-Foto: Andri/Jambi Ekspres-

Acara diskusi ini diikuti puluhan wartawan. Dengan tiga narasumber kunci yakni Aminuddin, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK. Kemudian ada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dan Freddy Haris selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Provinsi Jambi.

Diskusi ini dipandu langsung oleh Juru Bicara KPK Ali Fikri. (aan)

Sumber: