Kuota Subsidi BBM, LPG dan Listrik Bakal Jebol? Begini Kata Kemenkeu

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi kekhawatiran serius terkait potensi jebolnya kuota subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik di tahun ini.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, telah mengingatkan para pemangku kepentingan, termasuk PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), untuk lebih mengendalikan penggunaan subsidi yang ada.

Dalam konferensi pers terbaru mengenai APBN KiTA yang diadakan pada Jumat kemarin, 11 Agustus 2023. Isa mengungkapkan, "Risiko melebihi kuota subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik memang menjadi perhatian kami karena potensi tersebut memang ada."

Meskipun demikian, Isa juga menambahkan bahwa dampak dari kemungkinan melampauinya kuota subsidi tersebut masih dalam batas netral terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Ini dikarenakan harga BBM dan bahan baku listrik tahun ini ternyata lebih rendah dari yang awalnya diperkirakan saat penyusunan APBN.

Isa mengajak semua pihak terlibat untuk bersama-sama mengendalikan konsumsi subsidi BBM, listrik, dan LPG agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. "Kami akan terus memantau situasi ini dan ingin melibatkan semua pihak agar penggunaan subsidi ini tetap terkendali," tutup Isa dengan optimis.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga memberikan informasi mengenai belanja pemerintah hingga Juli 2023 yang telah mencapai angka Rp1.020,4 triliun.

Rincian tersebut terdiri dari Rp493 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) dan sisanya, yaitu Rp527,4 triliun, untuk belanja di luar K/L. Sri Mulyani, juga membeberkan bahwa sejumlah Rp562,6 triliun dari total belanja pemerintah tersebut adalah untuk manfaat langsung masyarakat, termasuk subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik.

Selama periode hingga akhir Juli 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik.

Selanjutnya, subsidi untuk LPG 3 kg mencapai angka Rp37,7 triliun, sementara subsidi dan kompensasi untuk BBM mencapai Rp59,7 triliun.

Tantangan mengendalikan kuota subsidi BBM, LPG, dan listrik tetap menjadi fokus Kemenkeu dalam mengelola anggaran negara. Meskipun ada keprihatinan terkait potensi melampaui batas, pihak berwenang berkomitmen untuk menjaga stabilitas APBN dan mengundang kolaborasi dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan ini. (*)

Sumber: